UEA Ancam Beri Sanksi Untuk Aljazair Atas Kerjasama Negara Itu Dengan Turki

UNI EMIRAT ARAB (voa-islam.com) - Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan telah mengancam Aljazair dengan sanksi atas kerja sama negara itu dengan Turki, sebuah laporan mengatakan hari Ahad (22/11/2020).

Otoritas Emirat telah memperingatkan Aljazair dan membuat ancaman terselubung sejak September, ketika Presiden Abdelmadjid Tebboune mengkritik normalisasi hubungan UEA dengan Israel, menurut sebuah laporan oleh situs berita Maghreb Intelligence yang berbasis di Prancis.

Pemerintah Abu Dhabi telah menyampaikan kekecewaannya melalui saluran diplomatik informal, kata laporan itu, seraya menambahkan bahwa kritik Tebboune dipandang sebagai pernyataan permusuhan terbuka.

Salah satu pesan diplomatik tidak resmi tersebut dikirim ke Aljazair melalui Jenderal Abdelghani Rachedi, yang sebelumnya menjabat sebagai atase militer Aljazair di Abu Dhabi dan telah menjabat sebagai kepala Direktorat Jenderal Keamanan Nasional Aljazair, pasukan polisi utama, sejak akhir April .

Dalam sebuah surat, pemerintah Abu Dhabi dilaporkan mengatakan tidak akan ragu untuk mengadopsi sanksi ekonomi dan politik terhadap Aljazair jika pemerintah terus bekerja sama dengan "lobi anti-Emirat" di wilayah tersebut.

Jenderal Rachedi dilaporkan menyampaikan pesan tersebut kepada Presiden Tebboune, yang menahan diri untuk tidak menanggapi.

UEA dan Aljazair telah menikmati hubungan yang menguntungkan selama masa pemimpin militer Ahmed Gaid Salah tetapi hubungan itu memburuk setelah pemilihan Tebboune.

Pada bulan September, UEA dan sesama negara Teluk Bahrain menjadi negara Arab pertama dalam seperempat abad yang menjalin hubungan formal dengan Israel, membentuk poros baru di Timur Tengah melawan Iran.

Kelompok-kelompok Palestina mengecam kesepakatan itu, dengan mengatakan itu mengabaikan hak-hak Palestina dan tidak melayani kepentingan Palestina. Kesepakatan itu melanggar konsensus Arab selama puluhan tahun bahwa tidak akan ada normalisasi hubungan dengan Israel sampai negara itu berdamai dengan Palestina.

Dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-75 pada 23 September, seminggu setelah kesepakatan yang ditengahi AS, Presiden Tebboune mengatakan hak rakyat Palestina untuk memiliki negara dengan Yerusalem karena ibu kota tidak dapat ditawar.

"Perjuangan Palestina tetap menjadi tujuan suci bagi Aljazair dan rakyatnya," kata Tebboune.

Presiden Aljazair itu juga telah memihak Turki dan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) dalam konflik Libya, dengan mengatakan bahwa Tripoli adalah "garis merah yang tidak boleh dilintasi siapa pun."

Presiden Recep Tayyip Erdoğan dan Tebboune mengadakan pertemuan bilateral di sela-sela konferensi Berlin tentang Libya pada bulan Januari dan telah mendukung solusi politik untuk konflik tersebut.

Turki dan Aljazair juga menandatangani pernyataan bersama untuk membentuk dewan kerja sama tingkat tinggi antara kedua negara untuk meningkatkan hubungan.

Hubungan antara Turki dan UEA telah mencapai titik terendah sepanjang masa, dan Erdogan sebelumnya telah mengumumkan bahwa Ankara dapat menangguhkan hubungan diplomatiknya dengan pemerintahan Abu Dhabi setelah kesepakatan UEA-Israel.

Pejabat Turki mengatakan UEA mendukung organisasi teroris yang menargetkan Turki dan telah menjadi alat politik dan militer yang berguna bagi negara lain.

Di Libya, Abu Dhabi mendukung pemberontak Jenderal Khalifa Haftar dan berusaha untuk menggulingkan GNA yang diakui PBB. Di Suriah, ia mendukung rezim Bashar Assad dalam ofensifnya terhadap demokrasi dan hak-hak sipil. Pejabat Turki juga mengatakan UEA menawarkan dukungan keuangan dan logistik kepada kelompok teroris Komunis PKK untuk melakukan serangan terhadap Turki.

Pada bulan Agustus, Organisasi Intelijen Nasional Turki (MIT) mengungkapkan bahwa UEA, bekerja sama dengan Israel, akan mencoba mengguncang Turki, Iran, dan Qatar. Ia menambahkan bahwa mata-mata UEA yang dicari Mohammed Dahlan, yang mempertahankan kontak dengan beberapa outlet media yang baru-baru ini didirikan di Turki, membantu tujuan tersebut dengan menyalurkan dana ke organisasi-organisasi ini.

Tahun lalu, Turki juga mengungkapkan bahwa jaringan mata-mata Emirat telah beroperasi di seluruh negeri. (TDS)