Analis: Saudi Akan Akhiri Blokade Terhadap Qatar Sebagai 'Hadiah' Untuk Joe Biden

RIYADH, ARAB SAUDI (voa-islam.com) - Arab Saudi dilaporkan sedang mencari resolusi untuk 3 tahun krisis Dewan Kerjasama Teluk [GCC] sebagai cara untuk meningkatkan hubungan dengan kepresidenan Biden yang akan datang, menurut laporan.

Krisis ini dipicu oleh blokade udara, darat, dan laut secara ilegal terhadap Qatar pada Juni 2017, ketika Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan dengan Doha karena tuduhan palsu bahwa Qatar mendukung terorisme.

Qatar dengan keras membantah tuduhan tersebut dan tetap konsisten pada pendiriannya selama cobaan itu.

"Ini adalah hadiah untuk Biden," kata Ali Shihabi, seorang analis Saudi yang dekat dengan istana kerajaan, menurut laporan Financial Times.

Dia menambahkan bahwa Putra Mahkota Mohammed bin Salman "merasa bahwa dia berada dalam bahaya" setelah kemenangan Biden, dan ingin berurusan dengan Qatar sebagai "sinyal bahwa dia bersedia dan siap untuk mengambil langkah".

"Selama beberapa waktu, mereka bekerja untuk menutup banyak file panas dan jelas ini salah satunya," tambahnya.

Potensi penyelesaian krisis dapat menghasilkan poin dengan presiden yang akan datang yang telah terbukti kritis terhadap MBS atas pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi dan perang Yaman yang mematikan.

Pernyataan itu muncul setelah beberapa minggu langkah diplomatik yang dilaporkan untuk mengakhiri blokade.

Penasihat keamanan nasional untuk Presiden AS Donald Trump, Robert O'Brien mengatakan Washington sedang mengerjakan dorongan diplomatik terakhir untuk menyelesaikan krisis, mengungkapkan harapan untuk diakhirinya blokade dalam 70 hari ke depan.

"Saya ingin melihat itu dilakukan sebelumnya - jika kita akhirnya meninggalkan kantor - saya ingin melihat itu selesai dalam 70 hari ke depan. Dan saya pikir ada kemungkinan untuk itu," kata O'Brien kepada The Hill di Forum Keamanan Global 2020 minggu lalu.

"Ini adalah kepentingan Amerika untuk memiliki hubungan yang harmonis di dalam [Dewan Kerjasama Teluk] karena itu memberikan penyeimbang penting bagi Iran," kata O'Brien.

"Ini akan membuka peluang untuk lebih banyak kesepakatan damai dengan Israel dan menciptakan zona peluang ekonomi nyata di seluruh Timur Tengah dan bahkan dapat membawa itu keluar ke bagian lain dari Muslim dan dunia Arab."

Kuartet tersebut memberlakukan tindakan hukuman yang luas termasuk melarang pesawat Qatar melewati wilayah udara mereka, menutup satu-satunya perbatasan darat negara Teluk itu dengan Arab Saudi, dan mengusir warga Qatar.

Langkah tersebut merupakan pukulan bagi Dewan Kerjasama Teluk, di mana Qatar adalah salah satu anggotanya.

Namun menurut Shihabi, mediator Kuwait yang bekerja untuk menyelesaikan krisis mendapatkan kesepakatan baru untuk menggantikan daftar 13 tuntutan yang awalnya diajukan ke Doha.

Namun, seseorang yang diberi pengarahan tentang posisi Doha mengatakan bahwa tidak ada rincian langkah-langkah pembangunan kepercayaan yang telah dibahas, kata laporan Financial Times.

Komentar tersebut muncul di tengah laporan yang saling bertentangan mengenai kemungkinan langkah untuk mengakhiri krisis.

Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan dalam beberapa pekan terakhir menyarankan kerajaan itu "berkomitmen untuk menemukan solusi".

Namun, dalam sebuah wawancara dengan media Israel, duta besar UEA untuk Washington mengatakan kecil kemungkinan blokade akan dicabut dalam waktu dekat.

"Saya tidak berpikir itu akan diselesaikan dalam waktu dekat hanya karena saya tidak berpikir ada introspeksi," kata Yousef Al-Otaiba di Channel 12 Israel.

"Proses introspeksi tidak terjadi, dan mereka terus berperan sebagai korban dan terus berpura-pura diintimidasi, tetapi tidak mengatasi akar penyebab masalahnya, dan sampai Anda mengatasi akar penyebab masalah ini, saya rasa ini tidak akan diselesaikan, "tambahnya. (TNA)