Pejabat Qatar Dan Saudi Bantah Negara Mereka Akan Menormalisasi Hubungan Dengan Israel

DOHA / RIYADH (voa-islam.com) - Pejabat Qatar dan Saudi saat ini dan sebelumnya telah membantah klaim bahwa mereka berencana untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel di tengah spekulasi yang dipicu oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjelang pemilihan hari Selasa (24/3/2023).

Netanyahu telah menyatakan empat negara hampir menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Menteri intelijen negara itu kemudian menyebut Arab Saudi dan Qatar di antara keempatnya.

Pejabat tinggi dari kedua negara Teluk membantah mereka sedang mempertimbangkan normalisasi.

Selama akhir pekan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubeir mengatakan bahwa Riyadh tidak akan menjalin hubungan formal dengan Israel sampai kesepakatan dengan Palestina ditemukan.

Edisi-Opini yang ditulis oleh mantan penasihat pemerintah Saudi untuk surat kabar Palestina pada hari Senin mengambil kalimat serupa, mengatakan bahwa Riyadh tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel sampai negara Palestina didirikan.

Nawaf Obaid, yang menulis komentar di surat kabar Al-Quds, mengklaim pandangannya mewakili pandangan Putra Mahkota dan penguasa de facto Saudi Mohammed bin Salman.

Pada hari Ahad, seorang pejabat kementerian luar negeri Qatar, yang berbicara tanpa menyebut nama, mengatakan Doha juga akan membutuhkan perjanjian perdamaian Israel-Palestina sebelum menjalin hubungan dengan Israel.

Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani tahun lalu menggambarkan upaya normalisasi sebagai "merusak" kenegaraan Palestina.

"Saya pikir lebih baik memiliki front persatuan (Arab) untuk menempatkan kepentingan Palestina (pertama) untuk mengakhiri pendudukan (Israel)," katanya.

Kemarahan pemilu

Perdana Menteri Israel Netanyahu secara luas dipandang berusaha menggunakan kemenangan diplomatiknya baru-baru ini untuk memenangkan pemilih yang gagal memberinya suara mayoritas yang jelas dalam tiga pemilihan sebelumnya selama dua tahun terakhir.

UEA dan Bahrain - keduanya sekutu Arab Saudi - setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel tahun lalu sebagai bagian dari perjanjian yang ditengahi oleh pemerintahan Trump. Maroko dan Sudan kemudian bergabung dengan inisiatif tersebut.

Namun, Abu Dhabi menolak upaya untuk melibatkan UEA dalam kampanye pemilu Israel.

Kunjungan yang direncanakan oleh Netanyahu ke negara Teluk itu secara luas ditafsirkan sebagai bagian dari kampanye pemilihan pemimpin Likud, meskipun perjalanan itu dibatalkan karena pertengkaran diplomatik dengan Yordania.

Anwar Gargash, mantan menteri luar negeri Emirat dan penasihat utama presiden, mengklaim negaranya tidak akan ambil bagian dalam "pemilihan internal di Israel, sekarang atau selamanya".

"UEA menandatangani Kesepakatan untuk harapan dan peluang yang mereka berikan kepada rakyat kami, bukan pemimpin individu," kata seorang pejabat Emirat kepada CNN pekan lalu.

"Mempersonalisasi dan mempolitisasi Persetujuan dengan cara ini merendahkan pencapaian bersejarah. UEA tidak akan menempuh jalan itu," klaim pejabat yang tidak disebutkan namanya itu.

Sebagian besar negara Arab dan mayoritas Muslim secara historis menahan diri dari membangun hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel karena solidaritas dengan Palestina.

Kesepakatan yang ditengahi AS antara Israel dan negara-negara Arab telah ditanggapi dengan protes di seluruh dunia. (TNA)