Kais Saied Pecat Lebih Banyak Pejabat Senior Tunisia Beberapa Hari Setelah Lakukan 'Kudeta'

TUNIS, TUNISIA (voa-islam.com) - Tunisia terperosok lebih jauh ke dalam ketidakpastian politik pada Rabu (28/7/2021), ketika Presiden Kais Saied memecat lebih banyak pejabat, beberapa hari setelah ia menangguhkan parlemen dan mengambil alih kekuasaan eksekutif dalam apa yang disebut lawan sebagai "kudeta".

Kelompok-kelompok masyarakat sipil utama memperingatkan terhadap perpanjangan "tidak sah" dari penangguhan 30 hari parlemen Saied dan menuntut dalam pernyataan bersama batas waktu untuk tindakan politik.

Setelah menangguhkan parlemen dan memecat Hichem Mechichi sebagai perdana menteri pada hari Ahad, memberhentikan menteri pertahanan dan kehakiman pada hari Senin, Saied kemudian mengeluarkan perintah untuk memecat serangkaian pejabat tinggi.

Selasa malam, Saied yang berusia 63 tahun - mantan dosen hukum yang merupakan pendatang baru politik ketika dia menang telak dalam pemilihan 2019 - mengeluarkan dekrit yang memecat daftar panjang pejabat senior pemerintah, termasuk kepala jaksa penuntut militer.

Dia juga telah mencabut kekebalan parlemen dari anggota parlemen dan mengambil alih kekuasaan kehakiman.

Saied mengklaim tindakannya dibenarkan di bawah konstitusi, yang memungkinkan kepala negara untuk mengambil tindakan luar biasa yang tidak ditentukan jika terjadi "ancaman yang akan segera terjadi".

Partai Islam moderat Ennahdha, yang merupakan faksi terbesar dalam pemerintahan koalisi, telah menyebut perebutan kekuasaan itu sebagai "kudeta".

Di atas gejolak politik, negara Afrika Utara itu sedang berjuang dengan krisis ekonomi, dengan melonjaknya inflasi dan pengangguran yang tinggi serta melonjaknya infeksi COVID-19.

Rakyat Tunisia dengan cemas menunggu kejelasan tentang langkah politik selanjutnya.

Saied, seorang akademisi hukum keras yang mengklaim dia bertekad untuk merevolusi sistem politik melalui undang-undang, mengatakan dia akan mengambil alih kekuasaan eksekutif "dengan bantuan" pemerintah, yang kepala barunya akan dia tunjuk sendiri.

Nama-nama calon yang mungkin beredar Rabu setelah Saied bertemu dengan perwakilan organisasi nasional Senin malam.

"Presiden Saied akan sangat berhati-hati dalam memilih kepala pemerintahan masa depan, karena dia menginginkan orang yang dapat dipercaya dan setia yang akan mengadopsi kebijakan yang sama seperti dia," kata ilmuwan politik Slaheddine Jourchi.

Demokrasi muda sering disebut-sebut sebagai kisah sukses setelah Musim Semi Arab, keributan yang dipicu di seluruh wilayah setelah Mohamed Bouazizi, seorang lulusan universitas Tunisia yang hanya dapat menemukan pekerjaan sebagai penjual buah, membakar dirinya pada Desember 2010.

Namun, satu dekade kemudian, banyak orang di negara berpenduduk 12 juta orang itu mengatakan bahwa mereka hanya melihat sedikit peningkatan dalam standar hidup, dan semakin marah dengan kebuntuan politik yang berlarut-larut dengan pertikaian di antara para elit.

Pemerintah yang digulingkan juga dikritik karena penanganan pandemi COVID-19.

Tunisia memiliki salah satu angka kematian resmi per kapita tertinggi di dunia.

"Presiden Saied menghadapi tantangan besar: untuk menunjukkan kepada rakyat Tunisia dan dunia bahwa dia membuat keputusan yang tepat," tambah Jourchi.

Setelah bentrokan keras di luar parlemen yang diblokade tentara pada hari Senin, partai Ennahdha mengatakan "preman terorganisir" digunakan untuk "memprovokasi pertumpahan darah dan kekacauan".

Ia mendesak para pendukungnya "untuk pulang demi menjaga perdamaian dan keamanan negara kita".

Pada hari Selasa Ennahdha mengatakan bahwa, "demi jalan demokrasi," mereka "siap untuk pergi ke pemilihan legislatif dan presiden awal" sambil menuntut "bahwa penundaan apa pun tidak digunakan sebagai dalih untuk mempertahankan rezim otokratis".

Noureddine B'Hiri, seorang pemimpin senior Ennahdha, mengatakan partainya telah "memutuskan untuk berkampanye secara damai untuk mengalahkan" rencana presiden.

Namun sebelum pemilihan, "parlemen harus melanjutkan aktivitasnya dan militer mengakhiri kendalinya," kata B'Hiri kepada AFP.

Dalam 10 tahun sejak revolusi rakyat Tunisia menggulingkan diktator Zine El Abidine Ben Ali, Tunisia telah memiliki sembilan pemerintahan.

Beberapa hanya bertahan beberapa bulan, menghambat reformasi yang diperlukan untuk mengubah ekonomi negara yang sedang berjuang dan layanan publik yang buruk. (TNA)