Taliban Sebut AS Ingkari Perjanjian Damai Doha Karena Masukan Menterinya Dalam Daftar Buronan FBI

KABUL, AFGHANISTAN (voa-islam.com) - Taliban mengatakan Washington mengingkari Perjanjian Doha 2020, yang membawa perdamaian antara AS dan kelompok itu, ketika seorang menteri Afghanistan yang baru diangkat menemukan dirinya dalam daftar buronan FBI.

Pada hari Kamis (9/9/2021), dalam sebuah pernyataan yang dibagikan oleh juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid, kelompok jihadis itu mengatakan dimasukkannya seorang menteri dari pemerintah sementara Afghanistan dalam daftar FBI jelas merupakan pelanggaran terhadap perjanjian damai Doha.

Orang yang diburu oleh FBI adalah pemimpin yang ditakuti dari kelompok militan Haqqani, Sirajuddin Haqqani, yang diumumkan pada hari Selasa sebagai menteri dalam negeri sementara yang baru.

Pernyataan Taliban mengatakan bahwa Haqqani dan keluarganya adalah bagian dari Imarah Islam Afghanistan, menambahkan bahwa ia tidak menggunakan nama yang terpisah atau memiliki afiliasi lain. Mereka mengatakan bahwa status buronannya karena itu harus dihapus, dan bahwa itu akan memusuhi setiap upaya untuk ikut campur dalam urusan internal negara.

Perjanjian Doha ditandatangani pada tahun 2020 oleh Taliban dan pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump. Pakta itu meresmikan akhir permusuhan antara kedua belah pihak, dengan AS menyetujui penarikan semua pasukan NATO sementara Taliban berjanji bahwa wilayah Afghanistan yang dikendalikannya akan dijauhkan dari personel Al-Qaidah.

Kelompok jihadis Haqqani diyakini terkait dengan Al-Qaidah dan bertanggung jawab atas beberapa serangan paling berdarah di Afghanistan, termasuk bom truk tahun 2017 yang menewaskan lebih dari 150 orang. Itu telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS.

Sirajuddin Haqqani sendiri "diburu untuk diinterogasi sehubungan dengan serangan Januari 2008 di sebuah hotel di Kabul... yang menewaskan enam orang, termasuk seorang warga negara Amerika," menurut profil FBI-nya. FBI mengatakan bahwa dia diduga terlibat dalam perencanaan percobaan pembunuhan mantan presiden Afghanistan Hamid Karzai pada 2008.

Pada hari Selasa, Taliban mengumumkan pemerintahan sementara pertamanya untuk negara yang dilanda perang itu, yang sekarang berada di bawah kendali kelompok tersebut. Selain Sirajuddin Haqqani yang diburu AS, empat dari mereka yang diumumkan sebagai menteri adalah mantan narapidana di fasilitas keamanan tingkat tinggi AS di Teluk Guantanamo.

Keempat mantan narapidana itu dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran tahanan untuk pembelot Angkatan Darat AS Bowe Bergdahl pada tahun 2014 oleh pemerintahan mantan Presiden Barack Obama. Anggota Taliban kelima yang ditukar untuk Bergdahl juga merupakan anggota terkemuka dari pemerintah baru Afghanistan, meskipun bukan seorang menteri. (RT)