Ribuan Orang Berdemo Menentang Rezim Syi'ah Iran Di Zahedan

ZAHEDAN, IRAN (voa-islam.com) - Ribuan orang turun ke jalan di Zahedan hari Jum'at (20/1/2023) meskipun pos pemeriksaan dan penghalang jalan didirikan oleh pasukan Korps Pengawal Revolusi Syi'ah Iran (IRGC) dan petugas polisi.

Video dari pawai menunjukkan pengunjuk rasa membawa spanduk dan meneriakkan menentang pemerintah Iran.

Pasukan militer mendirikan pos pemeriksaan di berbagai wilayah Zahedan dan di luar rumah warga Baloch untuk mengantisipasi protes tersebut.

Warga mengeluhkan perlakuan aparat militer, karena semua orang diinterogasi, digeledah, dan dipaksa menunjukkan kartu identitas.

Menurut situs web Internasional Iran, pasukan militer juga hadir di beberapa sekolah, mencatat bahwa mereka telah diubah menjadi pangkalan militer.

Iran telah menyaksikan protes besar-besaran selama berbulan-bulan, setelah kematian wanita muda, Mahsa Amini, pada 16 September 2022, di tangan "polisi moral".

Terlepas dari tekanan dan ancaman, protes anti-rezim hari Jum'at berlanjut selama pekan kelima belas di Zahedan.

Menurut PBB, Iran menangkap setidaknya 14.000 orang selama protes.

Pihak berwenang mengeksekusi empat orang atas tuduhan peran mereka dalam kerusuhan dan menjatuhkan hukuman mati pada 18 orang, yang memicu kemarahan internasional yang meluas.

Uni Eropa akan menjatuhkan sanksi baru pada 37 pejabat dan organisasi Iran atas tindakan keras terhadap protes tetapi masih memperdebatkan daftar Koprs Pengawal Revolusi Syi'ah Iran sebagai kelompok teroris, kata para diplomat pada hari Jum'at.

Menteri luar negeri dari blok tersebut akan setuju untuk mengadopsi paket sanksi keempat terhadap Teheran karena penindasannya terhadap para demonstran pada pertemuan yang dijadwalkan pada hari Senin di Brussel.

Uni Eropa memberlakukan sanksi, termasuk pembekuan aset dan larangan visa terhadap lebih dari 60 pejabat dan entitas Iran atas penindasan protes, termasuk polisi moralitas, komandan IRGC, dan media pemerintah.

Namun, UE masih mendiskusikan penambahan IRGC ke daftar hitam organisasi teroris meskipun ada seruan dari Jerman dan negara anggota lainnya untuk mengambil langkah ini. (AA)