Pilihan Jokowi Hanya Melantik Komjen Pol Budi Gunawan?

JAKARTA (voa-islam.com) - Jokowi tidak memiliki pilihan lain, kecuali harus melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri, sesudah paripurna DPR menyetujui pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Jika Jokowi tidak melantik Budi Gunawan, maka ini akan mempunyai implikasi yang serius bagi Jokowi, lembaga kepresiden, DPR dan lembaga Polri.

Sebab, Jokowi yang mengajukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal kepada Komisi III DPR, dan secara aklamasi Komisi III menyetujui Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

Kalangan Polri pasti akan marah dengan digagalkannya, atau jika Jokowi tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan. Karena dikalangan Polri, menganggap kasus Budi Gunawan itu, sudah menyentuh institusi. Bukan lagi pribadi Budi Gunawan.

Jokowi sendiri mengajukan Budi Gunawan sudah atas dasar persetujuan Kompolnas, dan tentang harta kekayaan yang dianggap tidak wajar itu, sudah diklarifikasi oleh Bareskrim Polri, termasuk oleh Kompolnas.

Dibagian lain, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kemarin menyatakan sikap politik setelah DPR menyetujui secara aklamasi pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI.

"Sudah tak mungkin mundur lagi. Tinggal pelantikan saja. Waktunya terserah Presiden Jokowi," kata Hasto di rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Januari.

Saat itu sejumlah pemimpin partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo juga berkunjung ke rumah Megawati. Kunjungan diawali oleh Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, disusul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan terakhir Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Menurut Hasto, pertemuan petinggi partai itu bertujuan mengambil sikap tegas dalam mendukung Kapolri terpilih.

"Kalau semua langkah sudah cukup untuk mengambil keputusan, bisa saja opsi yang terkait dengan proses hukum (Budi Gunawan) ini diambil nanti malam," ujar Andi, Kamis sore ( 15 Januari).

Ketua Umum NasDem Surya Paloh juga mengaku makan siang bersama Jokowi di Istana pada hari yang sama . Namun ia enggan menyebutkan apa isi pembicaraan antara dirinya dan Jokowi ihwal pelantikan Budi Gunawan.

Ditanya apakah pelantikan Budi Gunawan berlangsung sore ini atau Jumat besok, Surya mengatakan: "Nanti malam akan ada progres yang disampaikan ke masyarakat.

Tapi untuk kesekian kalinya, Presiden Jokowi terlihat repot, tapi kemudian menunda keputusan. Tak ada pernyataan Jokowi malam itu. Pada hari-hari sebelumnya, Selasa dan Rabu (14 Januari), ketika kalangan aktivis antikorupsi meminta agar Presiden menarik pencalonan Budi Gunawan, ia juga sempat menunda pernyataan.

KPK Bukan Malaikat?

Tentu paling delimatis Presiden Jokowi. Menghadapi kondisi dan situasi politik yang ada. Tapi, ini  tak terlepas dari tindakan yang diambil oleh KPK. Menjadikan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan,  tak lama sesudah diumumkan pencalonannya sebagai Kapolri.

Momentum yang  diambil KPK mestinya sebelum diumumkan  Budi Gunawan dicalonkan sebagai Kapolri. Tapi, KPK mengumumkan status tersangka Budi Gunawan, sesudah Jokowi mengumumkan pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Padahal, tentang rekening ‘gendut’ itu sudah ada sejak tahun 2004. Mengapa KPK baru sekarang mengumumkan kasus Budi Gunawan?

Berbagai kalangan pengamat menilai, tindakan yang dilakukan KPK itu, lebih bernilai politis. KPK ingin menjadi ‘pahlawan’ yang sangat hebat. Mempermalukan Presiden Jokowi, partai-partai politik, DPR, dan sekaligus institusi Polri. KPK menjadi sangat ‘superioritas’ alias menjadi ‘ala kulli syai’in khodir’, dan tentu akan menjadi pahlawan dengan dukungan publik atas tindaknya dalam pemberantasan korupsi.

Menurut berbagai sumber yang layak dipercaya, KPK juga tidak steril dari ‘ruswah’, jadi KPK bukan lembaga ‘malaikat’. Bahkan, menurut sumber itu, KPK juga menjadi alat ‘asing’ untuk mempreteli institusi negara dan tokohnya. (dimas/dbs/voa-islam)