Kamis, 07 May 2015
Dibawah Rezim Jokowi Ekonomi Indonesia Ambruk, Pengangguran Bejibun
JAKARTA (voa-islam.com) - Dibawah rezim Jokowi ekonomi Indonesia ambruk. Sekarang sangat jelas melambatnya pergerakan roda ekonomi membawa dampak bagi sektor ketenagakerjaan Indonesia.
Pengangguran terus meningkat, dan daya beli masyarakat merosot tajam, akibatnya ekonomi tidak jalan, dan banyak sektor riil gulung tikar.
Seperti diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam kurun waktu satu tahun tingkat pengangguran di Indonesia mengalami pertambahan sebanyak 300 ribu jiwa. Pengangguran terus meningkat dengan drastis mengikuti deret ukur.
Jokowi tidak mampu membangun ekonomi Indonesia, dan Indonesia tenggelam dalam krisis ekonomi. Kepercayaan dunia internasional juga lemah, ini terbukti terus melemahnya rupiah atas dollar.
Kepala BPS Suryamin mengatakan jumlah pengangguran pada Februari 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Agustus 2014 sebanyak 210 ribu jiwa. Sementara jika dibandingkan dengan Februari tahun lalu bertambah 300 ribu jiwa.
Suryamin menjelaskan jumlah pengangguran pada Februari 2015 mencapai 7,4 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mengalami kenaikan untuk tingkat pendidikan tinggi.
"Ini karena ekonomi melambat, sehingga terjadi peningkatan pengangguran," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5).
Berdasarkan data BPS, pengangguran untuk lulusan strata satu (S1) pada Februari 2015 menjadi 5,34 persen dibanding Februari tahun lalu yang hanya 4,31 persen. Begitu juga lulusan diploma mengalami peningkatan pengangguran dari 5,87 persen menjadi 7,49 persen. Serta pengangguran lulusan SMK yang bertambah dari 7,21 persen menjadi 9,05 persen.
Sementara untuk tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA mengalami penurunan, masing-masing yakni dari 3,69 persen menjadi 3,61 persen, 7,44 persen jadi 7,14 persen, dan 9,10 persen menjadi 8,17 persen.
"Februari 2015, TPT terendah ada pada penduduk berpendidikan SD ke bawah dan tertinggi pada jenjang pendidikan SMK, diikuti diploma dan universitas," jelas dia.
Secara persentase, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2015 sebesar 5,81 persen, meingkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 5,7 persen. Namun, angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Agustus 2014 yang sebesar 5,94 persen.
Suryamin menjelaskan perubahan tingkat pengangguran di Indonesia terjadi selaras dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja yang sebanyak 3 juta orang dibandingkan dengan Februari 2014 atau sebanyak 6,4 juta orang jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2014. Sayangnya, angka serapan tenaga kerjanya jauh lebih rendah yakni hanya 1 juta jiwa selama periode Februari 2014-Februari 2015.
Kendati pengangguran bertambah, Suryamin mengklaim jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2015 juga bertambah 6,2 juta orang dibanding keadaan Agustus 2014 atau bertambah 2,7 juta orang dibanding keadaan Februari 2014. JUmlah penduduk yang bekerja per Februari 2015 tercatat sebanyak 120,8 juta orang.
Kepala BPS Suryamin mengatakan jumlah pengangguran pada Februari 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Agustus 2014 sebanyak 210 ribu jiwa. Sementara jika dibandingkan dengan Februari tahun lalu bertambah 300 ribu jiwa.
Suryamin menjelaskan jumlah pengangguran pada Februari 2015 mencapai 7,4 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mengalami kenaikan untuk tingkat pendidikan tinggi.
"Ini karena ekonomi melambat, sehingga terjadi peningkatan pengangguran," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5).
Berdasarkan data BPS, pengangguran untuk lulusan strata satu (S1) pada Februari 2015 menjadi 5,34 persen dibanding Februari tahun lalu yang hanya 4,31 persen. Begitu juga lulusan diploma mengalami peningkatan pengangguran dari 5,87 persen menjadi 7,49 persen. Serta pengangguran lulusan SMK yang bertambah dari 7,21 persen menjadi 9,05 persen.
Sementara untuk tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA mengalami penurunan, masing-masing yakni dari 3,69 persen menjadi 3,61 persen, 7,44 persen jadi 7,14 persen, dan 9,10 persen menjadi 8,17 persen.
"Februari 2015, TPT terendah ada pada penduduk berpendidikan SD ke bawah dan tertinggi pada jenjang pendidikan SMK, diikuti diploma dan universitas," jelas dia.
Secara persentase, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2015 sebesar 5,81 persen, meingkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 5,7 persen. Namun, angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Agustus 2014 yang sebesar 5,94 persen.
Suryamin menjelaskan perubahan tingkat pengangguran di Indonesia terjadi selaras dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja yang sebanyak 3 juta orang dibandingkan dengan Februari 2014 atau sebanyak 6,4 juta orang jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2014. Sayangnya, angka serapan tenaga kerjanya jauh lebih rendah yakni hanya 1 juta jiwa selama periode Februari 2014-Februari 2015.
Kendati pengangguran bertambah, Suryamin mengklaim jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2015 juga bertambah 6,2 juta orang dibanding keadaan Agustus 2014 atau bertambah 2,7 juta orang dibanding keadaan Februari 2014. JUmlah penduduk yang bekerja per Februari 2015 tercatat sebanyak 120,8 juta orang.
Kenaikan TDL, dan Semakin Sengsaranya Rakyat
Dibagian lain, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) untuk pelanggan industri pada awal Mei 2015 makin menambah beban operasional perusahaan-perusahaan yang menjadi anggota asosiasi.
Lonjakan TDL ditengah kondisi ekspor yang sedang lesu, telah mengakibatkan beberapa perusahaan tekstil gulung tikar dan terpaksa merumahkan puluhan ribu pekerja akibat besarnya tekanan pada kuartal I 2015.
"Setelah permintaan ekspor tekstil menurun, kini kami harus menghadapi kenaikan TDL. Hanya perusahaan yang memiliki working capital kuat saja yang mampu bertahan. Karena meskipun tidak beroperasi, kami tetap mengeluarkan beban-beban usaha untuk pergudangan, salah satunya untuk membayar listrik," ujar Ade di Jakarta, Rabu (6/5).
Ade menjelaskan tagihan listrik adalah komponen biaya terbesar kedua setelah bahan baku dengan proporsi sebesar 18 hingga 26 persen dari total biaya produksi secara keseluruhan. Dengan demikian, tak heran jika nantinya akan ada banyak perusahaan tekstil yang gulung tikar.
"Antara Januari hingga April saja, sudah ada 18 perusahaan tekstil di Jawa yang sudah gulung tikar akibat tekanan ini. Hal tersebut mengakibatkan 30 ribu pekerja harus di lay-off, bahkan sepertinya angka ini bisa bertambah," ujarnya.
Ia mengatakan, angka pemutusan angkatan kerja ini bisa bertambah menjadi 50 ribu pekerja apabila kondisi tak berubah hingga Agustus mendatang. Maka dari itu, ia meminta agar TDL tidak bersifat fluktuatif agar perusahaan tekstil bisa mengestimasi biaya yang dikeluarkan.
"Harga bahan bakar minyak (BBM) boleh naik turun, karena di negara lain juga seperti itu. Tapi sebisa mungkin harga listrik jangan seperti itu. Listrik harus jadi agent of development, jangan sebagai komoditas pemasukan negara," tambahnya. Sebelumnya, Ade juga pernah meminta pemerintah untuk memberikan diskon TDL sebesar 40 persen dari pukul 23.00 hingga 06.00 demi menjaga efisiensi biaya.
Lonjakan TDL ditengah kondisi ekspor yang sedang lesu, telah mengakibatkan beberapa perusahaan tekstil gulung tikar dan terpaksa merumahkan puluhan ribu pekerja akibat besarnya tekanan pada kuartal I 2015.
"Setelah permintaan ekspor tekstil menurun, kini kami harus menghadapi kenaikan TDL. Hanya perusahaan yang memiliki working capital kuat saja yang mampu bertahan. Karena meskipun tidak beroperasi, kami tetap mengeluarkan beban-beban usaha untuk pergudangan, salah satunya untuk membayar listrik," ujar Ade di Jakarta, Rabu (6/5).
Ade menjelaskan tagihan listrik adalah komponen biaya terbesar kedua setelah bahan baku dengan proporsi sebesar 18 hingga 26 persen dari total biaya produksi secara keseluruhan. Dengan demikian, tak heran jika nantinya akan ada banyak perusahaan tekstil yang gulung tikar.
"Antara Januari hingga April saja, sudah ada 18 perusahaan tekstil di Jawa yang sudah gulung tikar akibat tekanan ini. Hal tersebut mengakibatkan 30 ribu pekerja harus di lay-off, bahkan sepertinya angka ini bisa bertambah," ujarnya.
Ia mengatakan, angka pemutusan angkatan kerja ini bisa bertambah menjadi 50 ribu pekerja apabila kondisi tak berubah hingga Agustus mendatang. Maka dari itu, ia meminta agar TDL tidak bersifat fluktuatif agar perusahaan tekstil bisa mengestimasi biaya yang dikeluarkan.
"Harga bahan bakar minyak (BBM) boleh naik turun, karena di negara lain juga seperti itu. Tapi sebisa mungkin harga listrik jangan seperti itu. Listrik harus jadi agent of development, jangan sebagai komoditas pemasukan negara," tambahnya. Sebelumnya, Ade juga pernah meminta pemerintah untuk memberikan diskon TDL sebesar 40 persen dari pukul 23.00 hingga 06.00 demi menjaga efisiensi biaya.
Jika permintaan tersebut dipenuhi, Ade menyebut harga tekstil Indonesia bisa lebih murah dibanding produk negara pesaing lain seperti Vietnam mengingat Indonesia tak memiliki perjanjian kerjasama dengan negara-negara tujuan utama ekspor tekstil.
Data Badan Pusat Statistik baru-baru ini menunjukkan adanya pengangguran terbuka baru sebanyak 300 ribu orang selama satu tahun terakhir. Dari data tersebut, diketahui bahwa pengangguran lulusan SMK bertambah dari 7,21 persen menjadi 9,05 persen, namun pengangguran lulusan SD, SMP, dan SMA ternyata mengalami penurunan, masing-masing yakni dari 3,69 persen menjadi 3,61 persen, 7,44 persen jadi 7,14 persen, dan 9,10 persen menjadi 8,17 persen.
Data Badan Pusat Statistik baru-baru ini menunjukkan adanya pengangguran terbuka baru sebanyak 300 ribu orang selama satu tahun terakhir. Dari data tersebut, diketahui bahwa pengangguran lulusan SMK bertambah dari 7,21 persen menjadi 9,05 persen, namun pengangguran lulusan SD, SMP, dan SMA ternyata mengalami penurunan, masing-masing yakni dari 3,69 persen menjadi 3,61 persen, 7,44 persen jadi 7,14 persen, dan 9,10 persen menjadi 8,17 persen.
Jokowi selama enam bulan justru menghancurkan rakyat dengan berbagai kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat. Sehingga, rakyat megap-megap. Jokowi sedikitpun tidak mampu melaksanakan janji-janjinya selama kampanye. Sekarang yang dinyanyikan hanyalah lagu sengau yaitu 'reshuffle' (pergantian menteri). Biarpun ganti menteri setiap hari, tidak akan mengubah keadaan. Karena yang paling pokok ialah 'sopir', bukan keneknya. (dtta/dbs/voa-islam.com)
