Calon Kepala Bin Sutiyoso Akan Dihadang Kasus Pelanggaran HAM

JAKARTA (voa-islam.com) - Serangkaian kasus yang diungkapkan masyarakat terkait Ketua Umum PKPI Sutiyoso, yang dicalonkan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin), akan ditanyakan oleh Komisi I DPR dalam uji kepatutan dan kelayakan. “Semua masukan dari masyarakat akan kami buka dan kami tanyakan dalam fit and proper test Pak Sutiyoso.

Jadi, semua jawaban beliau akan kami rangkum dan kami serahkan sebagai bahan pertimbangan kepada presiden,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/6).

Yang akan ditanyakan kepada Sutiyoso antara lain kasus pelanggaran hak asas manusia pada Sabtu Kelabu 27 Juli 1996 dan Operasi Seroja di Timor Timur. “Ya, semuanyalah kami tanyakan. Namanya anggota jumlahnya 50 lebih kalau datang semua, sampaikan pertanyaan macam-macam,” ujar Tantowi. Apa pun hasilnya nanti, tambahnya, semua akan diserahkan kepada Joko sebagai pertimbangan dari DPR sesuai permintaan tertulis dari presiden. “Namanya juga pertimbangan, tergantung presiden, mau dipakai atau tidak,” tuturnya.

Direncanakan, Selasa besok (23/6), surat terkait pencalonan Kabin dan Panglima TNI akan dibacakan di sidang paripurna. Setelah itu baru akan diadakan proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR.

Sutiyoso sendiri tak menampik bahwa posisi Kabin merupakan pembagian jatah dari Jokowi karena menjadi pendukungnya pada Pemilihan Presiden 2014.

Sutiyoso sendiri tak menampik bahwa posisi Kabin merupakan pembagian jatah dari Jokowi karena menjadi pendukungnya pada Pemilihan Presiden 2014. Menurut dia, bagi-bagi kursi itu sudah biasa dalam politik. “Politik kan sudah biasa kayak begitu, menteri-menteri yang lain dari parpol. Yang paling penting orang yang ditunjuk itu punya kemampuan, itu yang paling penting,” kata Sutiyoso.

Ia juga mengaku telah menunggu pembagian jatah itu kurang-lebih selama tujuh bulan setelah Joko dan Jusuf Kalla resmi dilantik. Selama menunggu jatah, menurut Sutiyoso, dirinya tak banyak berkomentar. “Saya tujuh bulan enggak dapat jawaban. Saya diam saja, kan? Ya, ini sudah dikasih porsi kan, sudah cukup satu sajalah,” katanya.

Memangnya dijanjikan dapat jatah berapa tadinya, Pak?

Blunder lagi, Pak Jokowi? [ron/pur/pribumi]