Haji Lulung Serahkan Berkas Rahasia Bareskrim Terkait Korupsi UPS DKI Jakarta

JAKARTA (voa-islam.com) - Hari ini, Senin (29/6/2015) Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung kembali menyambangi Bareskrim Polri. Kedatangan Haji Lulung ke Bareskrim Polri adalah untuk menyerahkan berkas. Setelah Minggu lalu, Kamis (26/6/2015) Lulung menyerahkan berkas soal dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dan Scanner.

"‎Biasa, saya antar berkas yang dibutuhkan penyidik. Mudah-mudahan berkas ini bisa membantu mengungkap kasus-kasus yang ada," kata Lulung di Bareskrim.

‎Namun, Lulung enggan membeberkan apa isi berkas tersebut. Ia mengklaim berkas itu untuk membantu penyidik mengusut tuntas kasus korupsi UPS dan Scanner. Begitu pula saat ditanya berkas apa saja yang dibawanya, Lulung enggan membocorkan.

"Nanti berkas apa tanya polisi. Saya tidak boleh menjelaskan‎, intinya masih soal UPS, scaner dan printer," ujarnya.

Menanggapi kedatangan Haji Lulung, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso mengkritik sikap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung yang ingin menjadi whistle blower di dalam perkara dugaan korupsi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Saya bilang ke dia, kalau Pak Lulung mau jadi whistle blower, harusnya dari awal. Ini, begitu ramai, baru datang menjelaskan," ujar Budi di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Budi mengaku belum melihat dokumen yang diserahkan oleh Lulung. Dia juga belum dapat berkomentar apakah dokumen Lulung membantu penyidikan atau tidak. Budi mengatakan, pihaknya sangat berhati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi di Pemprov DKI.

"Setelah pembuktian semua, lengkap, barulah kita tetapkan tersangka lain. Kita tidak buru-buru. Jangan maunya cepat-cepat saja," ujar dia.

Bareskrim tengah menyidik dua perkara dugaan korupsi di Pemprov DKI Jakarta. Pertama, pengadaan UPS untuk 25 SMAN/SMKN di Jakarta Barat dan pengadaan printer dan scanner untuk 25 SMAN/SMKN di Jakarta Barat.

Penyidik telah menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi melalui pengadaan UPS, yakni dari pihak eksekutif. Adapun dari pengadaan printer dan scanner, penyidik belum menetapkan seorang pun menjadi tersangka. [dbs/adivammar]