Aneh, Demi Asing, Pemerintah Rela Hapus Bahasa Indonesia

JAKARTA (voa-islam.com)- Anggota DPR RI merasa aneh dengan keinginan pemerintahan Joko Widodo yang berkeinginan menghapus bahasa Indonesia sebagai syarat untuk pekerja Asing di Tanah Air. Bagi anggota DPR ini, apa yang dikatakan Joko Widodo sebagai penarik investasi adalah perlu dipertanyakan.

"Harapannya, penghapusan Pasal 26 ayat (1) yang mensyaratkan "Tenaga Kerja Asing wajib berbahasa Indonesia" itu, bisa mendongkrak investasi di Indonesia. Ini aneh," kataWakil Ketua komisi VI DPR RI Heri Gunawawn, Minggu (23/08/2015) seperti yang dikutip Viva.

Heri mengungkapkan bahwa tidak ada sama sekali hubungannya dengan daya tarik investor dengan bahasa Indonesia. Menurut Heri, jelas sekali hal itu berbeda dan tidak ada kaitannya. "Itu dua hal berbeda. Tidak ada hubungan sama sekali," katanya.

Heri mengatakan jika pemerintah tetap ngotot dihapusnya syarat tersebut, maka patut curiga, bahwa pencabutan itu adalah pesanan asing. Investor-investor itu ingin proyek investasinya dikerjakan oleh pekerja mereka sendiri. 

‎"Nalar seperti itu sangat berbahaya kalau tidak hati-hati. Kepentingan nasional bisa terganggu. Besok-besok, seluruh sektor dan jenis pekerjaan di dalam negeri akan dikuasai asing. Dari level CEO, middle management, sampai pekerja lapangan," ujarnya.

Politisis partai Gerindra ini memaparkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia kepada tenaga kerja asing bukan saja sebagai barrier untuk melindungi kepentingan pekerja-pekerja lokal, tapi lebih dari itu. Bahasa Indonesia adalah kehormatan bangsa. 

"Simbol kewibawaan bangsa Indonesia. Maka, sudah saatnya Ia berjaya di negerinya sendiri. Dan sudah sepantasnya, tenaga-tenaga kerja asing itu menghormatinya," tutur Heri.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta dihapusnya syarat kemampuan berbahasa Indonesia pada tenaga kerja asing dalam Permenakertrans No. 12/2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)