Politisi PKS Soroti Pendekatan Risiko dan Kenaikan Anggaran BPK

JAKARTA (voa-islam.com)--Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi XI DPR RI dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK dan BPKP dalam APBN 2021, Sekjen BPK menjelaskan bahwa di masa pandemi Covid-19, BPK mengambil langkah strategis dalam kebijakan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara yang dipengaruhi pandemi dengan pendekatan risiko yang terdiri dari 5 pendekatan.

Lima pendekatan risiko itu adalah Risiko Strategis merupakan risiko dalam pencapaian tujuan implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19, Risiko Kecurangan dan Integritas merupakan risiko yang dialami pemerintah karena adanya tindakan kecurangan, penyalahgunaan wewenang, dan moral hazards, Risiko Operasional merupakan risiko yang terkait dengan terkendalanya implementasi kebijakan di lapangan karena kompleksitas sistem, Risiko Keuangan merupakan risiko sejauh mana pemerintah menjaga ketergantungan pada pembiayaan eksternal, dan Risiko Kepatuhan yang merupakan risiko terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang dapat menimbulkan implikasi risiko hukum.

Menanggapi pernyataan Sekjen BPK pada RDP yang digelar Senin (7/9/2020), anggota komisi XI Fraksi PKS, Anis Byarwati menyampaikan pertanyaannya. “Apakah pendekatan dengan lima risiko di masa pandemik memiliki perbedaan dengan pemeriksaan pada masa normal? Dan bagaimana detail implementasinya?“ ujarnya.

Politisi senior PKS ini juga menyoroti trend lima tahun terakhir dimana anggaran BPK mengalami fluktuasi signifikan. Dalam RAPBN 2021 terdapat kenaikan sebesar 9 persen dari APBN 2020. Sementara itu, realisasi anggaran BPK sampai dengan akhir semester I sebesar Rp1,4 triliun atau 40,1 persen dari APBN 2020. Melihat data tersebut outlook realisasi anggaran pada akhir 2020 tidak akan mencapai 90 persen. Anis mengatakan bahwa ia memahami secara frekuensi dan metode, pada masa pandemi terjadi penyesuaian pada kerja-kerja BPK yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya realisasi anggaran belanja. “Namun, menjadi paradoks jika anggaran justru dinaikkan ditengah rendahnya realisasi,”ungkapnya.

Strategi BPK dalam menjaga kualitas kinerja pemeriksaan di masa pandemi Covid-19, menjadi hal yang juga disoroti Anis. “Apa saja yang menjadi kendala dan alternatif yang sudah disiapkan BPK sehingga tujuan strategis yaitu ‘meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara’ tetap dapat tercapai di masa pandemic ini?” tanyanya.

Selain itu, politisi dari dapil Jakarta Timur ini meminta penjelasan BPK mengenai kenaikan 2 output prioritas tahun 2021. Hal ini ditanyakannya, dengan melihat realisasi output prioritas BPK tahun 2016-2019, maka terlihat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) keuangan outlook 2020 dan target 2021 akan mengalami kenaikan 2 output prioritas, LHP kinerja outlook 2020 menurun 38 output prioritas dan target 2021 akan kembali naik sebanyak 15, sedangkan LHP dengan tujuan tertentu akan sangat berkurang pada 2020 dan 2021 hanya menjadi 240 dan 259 dari yang sebelumnya pada 2019 mencapai 860.

“Bagaimana penjelasan dari BPK mengenai kondisi ini?” ucapnya.* [Syaf/voa-islam.com]