Pemerintah Iran Tolak Keputusan Parlemen untuk Meningkatkan Pengayaan Uranium

TEHERAN, IRAN (voa-islam.com) - Pemerintah Iran telah menolak keputusan parlemen untuk meningkatkan pengayaan uranium tahunan menjadi 20 persen dan menghentikan inspeksi internasional terhadap fasilitas nuklir negara itu.

Seorang juru bicara pemerintah Iran, Ali Rabiei, mengatakan keputusan parlemen tidak akan berkontribusi pada pencabutan sanksi, menambahkan bahwa keputusan tersebut harus dibahas di Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.

Rabiei memperingatkan bahwa keputusan parlemen akan menyebabkan lebih banyak sanksi dijatuhkan kepada Iran, dengan mengatakan: "Parlemen tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam masalah ini, dan kami berharap Dewan Penjaga akan mempertimbangkan hambatan hukum dan kepentingan nasional sebelum menyetujui keputusan tersebut. "

Parlemen Iran pada Ahad (29/11/2020) memberikan suara untuk mendukung Undang-Undang Strategis untuk Mencabut Sanksi yang mewajibkan pemerintah untuk meningkatkan pengayaan uranium tahunan menjadi 20 persen dan menghentikan inspeksi internasional terhadap fasilitas nuklir negara itu.

Pemungutan suara itu dilakukan menyusul pembunuhan ilmuwan nuklir ternama negara itu Mohsen Fakhrizadeh pada hari Jum'at. (MeMo)