43 Negara PBB Serukan Cina Buka Akses 'Segera' Ke Xinjiang Untuk Para Pengamat

AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - Empat puluh tiga negara PBB pada hari Kamis (22/10/2021) menyerukan akses "segera" ke Xinjiang - wilayah mayoritas Muslim otonom di barat laut Cina di mana Uyghur dan kelompok etnis lainnya menghadapi pelanggaran hak asasi manusia.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Komite Ketiga - komite PBB tentang hak asasi manusia - mengatakan negara-negara anggota "sangat prihatin dengan situasi" di Xinjiang, mengacu pada perlakuan Cina terhadap minoritas.

Pernyataan itu mengutip laporan dari jaringan besar kamp "pendidikan ulang politik", pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, sterilisasi paksa dan "pembatasan berat" pada kebebasan beragama.

“Dengan demikian, kami meminta Cina untuk mengizinkan akses segera, bermakna, dan tanpa batas ke Xinjiang bagi pengamat independen, termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Kantornya, dan pemegang mandat prosedur khusus yang relevan, serta untuk segera menerapkan (Komite Penghapusan dari Diskriminasi Rasial) delapan rekomendasi CERD terkait Xinjiang," kata pernyataan itu.

"Kami mendesak China untuk memastikan penghormatan penuh terhadap aturan hukum dan untuk mematuhi kewajibannya di bawah hukum nasional dan internasional terkait dengan perlindungan hak asasi manusia," katanya.

Negara-negara tersebut antara lain Australia, Kanada, Jerman, Honduras, Italia, Jepang, Selandia Baru, Makedonia Utara, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, Turki, Inggris, AS, dan Prancis.

Menurut data PBB, setidaknya 1 juta orang Uyghur ditahan di luar kehendak mereka di tempat-tempat yang disebut Beijing sebagai "pusat pelatihan kejuruan", yang oleh masyarakat internasional didefinisikan sebagai "kamp pendidikan ulang".

Cina tidak pernah mau memberikan informasi tentang berapa banyak kamp yang ada di Xinjiang, jumlah orang yang ditahan atau berapa banyak yang telah kembali ke kehidupan sosial.

Sementara PBB dan organisasi internasional lainnya menegaskan kembali tuntutan agar kamp dibuka untuk inspeksi, Cina hanya mengizinkan beberapa pusat yang mereka pilihkan untuk dilihat sebagian oleh sejumlah kecil diplomat dan jurnalis asing.

Beberapa negara mengatakan Cina membersihkan etnis Uighur di Xinjiang. Beijing tidak mau mengakui melakukan kesalahan, menolaknya dan menyebutnya sebagai "sebuah kebohongan dan virus politik." (AA)