Media AS Ajak Waspadai Mafia Haji di Indonesia

Jakarta (voa-islam.com) –Indonesia memang pengirim jamaah haji setiap tahunnya bahkan semakin tahun semakin bertambah kuota pemberangkatan haji Indonesia. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia dan pengirim jamaah haji terbanyak membuat media AS pun menyoroti pentingnya mewaspadai mafia haji.

“Kami belum bisa membuktikan keberadaan mafia haji. Namun dengan semua indikasi ini, seakan bisa merasakannya,” papar anggota Komisi VIII DPR, Muhammad Baghowi, seperti dilansir New York Times.

...“Kami belum bisa membuktikan keberadaan mafia haji. Namun dengan semua indikasi ini, seakan bisa merasakannya,” papar Muhammad Baghowi, seperti dilansir New York Times...

Berdasarkan media tersebut, satu dari 10 jamaah ketika musim haji tahun lalu adalah WNI. Sebanyak 1,2 juta lainnya sedang berada di daftar tunggu. Hal ini saja sudah memenuhi kuota hingga enam tahun ke depan. Hal ini berarti, dana sebesar US$2,4 miliar (Rp21,4 triliun).

Mafia haji memungkinkan para birokrat veteran dan beberapa orang pemerintah bernegosiasi untuk membuat perjanjian secara pribadi. New York Post memberitakan, birokrasi di Tanah Air siap membagi US$2,8 juta (Rp25 miliar) untuk menyogok.

Dengan travel agent dan sekutu bisnis yang menjanjikan, pemerhati korupsi menegaskan adanya kemungkinan memanfaatkan haji sebagai lahan untuk menggemukkan kantong. Korupsi adalah penyebab calon jamaah mengeluhkan akomodasi dan makanan yang dihilangkan ketika penerbangan.

Kemenag Membantah Adanya Mafia Haji

Menanggapi tuduhan tersebut, Kementerian Agama menyangkal keberadaan para mafia haji tersebut.

“Selalu begitu akhirnya, terbentuk opini publik bahwa korupsi besar-besaran sedang terjadi di sini. Tak ada mafia haji dan kementerian ini benar-benar bersih,” papar Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kementerian Agama, Abdul Ghafur Djawahir, seperti dilansir New York Times.

...“Selalu begitu akhirnya, terbentuk opini publik bahwa korupsi besar-besaran sedang terjadi di sini. Tak ada mafia haji dan kementerian ini benar-benar bersih,"...

Untuk jadwal haji yang dijadwalkan pertengahan November, Kementerian telah menurunkan harganya US$80 atau sekitar Rp715 ribu menjadi US$3.342 atau sekitar Rp28,5 juta jika dibandingkan tahun lalu.

Meski begitu, kelompok-kelompok antikorupsi merasa tanpa ada penggelapan atau mismanagement, biaya haji bisa diturunkan beberapa juta rupiah lagi. Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), korupsi terlihat dari orang pemerintah sendiri yang menikmati haji lebih murah.

Sebagai balasannya, imbuh ICW, takkan ada pertanyaan mengenai bagaimana dana US$2,4 miliar (Rp21,4 triliun) dalam deposit ditangani pemerintah. “Untuk apa uang itu digunakan, kita takkan pernah tahu. Padahal itu uang rakyat, milik jamaah haji,” kata periset ICW, Ade Irawan, juga dalam media itu. (Ibnudzar/inh)