Tragedi Mesuji: Ketika Aparat 'Keparat' Jadi Centeng Perusahaan

Jakarta (voa-islam) – Siang tadi, Senin (19/12), para korban Tragedi Mesuji – Lampung dan sejumlah elemen yang menamakan dirinya Dewan Penyelamat Negara (DPN) mendatangi kantor PP Muhammadiyah di Menteng, Jakarta. Dalam konferensi pers, mereka menyebut Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Boediono sebagai pemimpin Republik Mafia.

Dalam press release-nya, DPN meliputi:  PP Muhmmadiyah, Front Penyelamat NKRI, FPI, Garis, KPA 66, Komnsduk, LAKI Pejuang 45, BIMA, Fedhando, Fortu, Perti, GNPI, FRJ, Mata Indonesia, GRN, Indonesian Force, Laskar Panglima Besar Soedirman dan sejumlah LSM Pro Perubahan lainnya. Hadir diantaranya, Mayjend (Purn) Saurip Kadi. Imam Daruqutni (Muhammadiyah), Yudistira Massardi, Panglima Laskar Pembela islam Ustadz Maman.

 “Dalam investigasi yang dilakukan, kasus di Lampung dan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) ditemukan total korban di atas 30 jiwa di delapan titik. Saat ini saksi kunci sudah diamankan, termasuk yang disuruh membuat video pembantaian Mesuji. Jangan sampai saksi itu dihilangkan, seperti dua ajudannya Susno Duaji, Budi Sampurno dan Budi Rohadi yang mati di New York,” ujar mantan Asisten Teritorial KSAD Mayjen (Purn) Saurip Kadi saat membacakan pernyataan sikap di hadapan sejumlah wartawan.

Jangan sampai, lanjut Saurip Kadi, para anggota DPR ikut-ikutan tolol dan berlagak tidak paham. Pembantaian, kok dibilang aparat tidak terlibat. “Anggota DPR harus tanya sama rakyat (korban) biar jelas.. Anggota DPR harus segera membeberkan siapa-siapa saja di belakang PT. Silva Inhutani, BSMI, SWA, Grup BW dan lain-lain. Agar kita tidak dikadali oleh Polri yang katanya aparat tidak terlibat.”

Para aktivis pro perubahan itu juga  mempertanyakan sikap aparat yang memutar-balikan fakta, mengadu domba antar warga, mengalihkan perhatian, mengaburkan dan memperkeruh keadaan, sehingga membingungkan rakyat dan media. “Aparat sudah jadi centeng pengusaha. Mereka membentuk Pam Swakarsa yang berjumlah 100-200 orang untuk menggusur puluhan ribu rakyat, bahkan membantai rakyat. Pam Swakarsa itu jelas dibekingi aparat keamanan bersenjata.”

Tak Perlu Lagi Tim Pencari Fakta

Saurip Kadi mengaku jengkel, jika pemerintah masih saja membentuk Tim Investigasi. Padahal, Komnas HAM sudah bekerja setahun ini dan tahu duduk soalnya. Yang jelas, Pemda Provinsi Lampung sudah tidak mampu lagi menyelesaikan persoalan, karena menyangkut kebijakan Pemerintah Pusat. Dalam dunia militer, SBY harus ambil alih komando dan segera beri solusi. “Aneh, jika SBY malah menunjukan Deni Indrayana sebagai Tim Pencari Fakta. Lucu…,” ketus Saurip.

Seperti diketahui, pembantaian di Sodong sudah diketahui Komnas HAM, Polres setempat, bahkan ada rekaman media Lampung TV. Di negara lain, pemimpin yang gagal menjamin keamanan warganya, lebih memilih mundur karena malu. Bahkan ada yang bunuh diri.

Sementara itu dikatakan Mayjen (Purn) Tubagus Hasanudin, aparat kini sudah menjadi “polisi atau tentara bayaran”. Mereka, kata Tubagus, memang dibayar untuk membela perusahaan, sampai-sampai rakyat diposisikan sebagai penjahat. Aparat bayaran itu bukan menegakkan hukum, tapi menjaga asset-aset tuan yang membayarnya.

“Bahkan, ironisnya, aparat itu disuruh cuci mobil bos perusahaannya. Karena itu, sistem penugasan dan penempatan aparat harus ditata ulang. Jangan biarkan aparat yang sudah digaji dengan uang rakyat malah digunakan untuk menindas hak-hak rakyat. Ini VOC gaya baru,” demikian dikatakan Tubagus Hasanudin.

Tokoh Betawi Ridwan Saidi menilai tragedi Mesuji sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan (etnic cleansing). Karenanya, kejahatan Pemerintah Indonesia itu harus dibawa International Court. “Ini kejahatan terbesar dalam sejarah umat manusia yang tak pernah dilakukan Hitler, Mussolini, Gengis Khan atau pun Kaisar-kaisar Romawi,” tukas Ridwan Saidi. (Desastian)