Rabu, 18 Sep 2013
Survei: DPR Sebagai Wakil Rakyat Ternyata Tak Pernah Pro Rakyat
JAKARTA (voa-islam.com) – Sebuah institusi yang mengklaim sebagai wakil rakyat, harusnya DPR RI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya saat membuat produk UU dan kebijakan pro dengan rakyat.
Namun, survei yang dilakukan Indonesia Network Election Survey (INES) menunjukkan hal yang berbeda. Dalam survei tersebut, anggota DPR hasil Pemilu 2009 tidak berperan dalam merumuskan aspirasi menjadi bentuk kebijakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Direktur Data INES, Sutisna, dalam paparan hasil survei menyebutkan, 42,1 % responden menilai DPR tidak berperan dalam merumuskan aspirasi masyarakat. Sedangkan 34,5 % responden menilai berperan.
“Sisanya, sebanyak 23,4 % menilai anggota DPR RI kurang berperan dalam merumuskan aspirasi masyarakat,” kata Sutisna, di Jakarta, Kamis (5/9/2013) lalu.
...Hampir 65,5 % masyarakat tidak merasakan peran DPR dalam menghasilkan produk undang-undang ataupun pembelaan berpihak pada kesejahteraan masyarakat...
Hasil survei juga menyebutkan bahwa hampir 65 % responden tidak merasakan peran DPR. “Hampir 65,5 % masyarakat tidak merasakan peran DPR dalam menghasilkan produk undang-undang ataupun pembelaan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia mengatakan, undang-undang (UU) yang dibuat DPR juga belum sesuai dengan sebagian besar keinginan masyarakat, namun justru lebih menguntungkan segelintir orang. “Sebagai contoh, sampai dengan hari ini banyak UU yang dihasilkan lebih pro-asing,” ujarnya.
Dalam survei itu, “sampling frame” adalah warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih pada Pemilu 2014. Sampel yang diambil sebanyak 8.280 responden di 33 provinsi dengan “margin of error” sekitar 1,1 % dan tingkat kepercayaan 95 %.
Pelaksanaan survei yang dilakukan pada 16 Agustus hingga 30 Agustus 2013 tersebut serta pengumpulan data dengan metode tatap muka langsung menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan informasi. [Khal-fah/mntv]
BERITA TERKAIT:
