Mahasiswa Demo Tolak Kristenisasi Lippo, Walikota Fauzi Bahar Ngacir

PADANG (voa-islam.com) - Sekitar 1.000 mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Tolak Siloam (FMTS) menggelar aksi demo di kantor Balai Kota Padang, Aia Pacah, Kamis (12/12). Mereka menuntut Walikota Padang Fauzi Bahar mencabut izin pembangunan investasi Lippo Group di Jalan Khatib Sulaiman, yang terdiri dari Rumah Sakit Siloam, Sekolah Pelita Harapan, Hotel Arya Duta dan Lippo Mal. Sayang, Walikota Fauzi Bahar tak berada di tempat. Padahal surat pemberitahuan aksi demo telah disampaikan jauh-jauh hari.

Aksi demo mulai sekitar pukul 10.00 WIB. Namun Walikota Padang Fauzi Bahar yang menjadi sasaran demo tidak hadir. Hal ini membuat mahasiswa kecewa. Pejabat Pemko Padang yang menerima 8 perwakilan ma­hasiswa, menjanjikan pertemuan mahasiswa dengan Fauzi Bahar digelar hari ini, Jumat (13/12) pada pukul 08.00 WIB. Aksi yang dimulai di depan gerbang masuk kantor Balai Kota ini, dibuka oleh Yudilfan Habib, koordinator ormas Islam Sumbar. Dia mengingatkan mahasiswa untuk tidak melakukan tindakan anarkis. Dari awal sampai akhir demo berlangsung tertib.

Para pendemo membawa ben­dera masing-masing kampus dan spanduk bertuliskan “mencegah pemurtadan lebih baik daripada mengobati”, “bentengi aqidah umat dengan syariah khilafah,” dan spanduk lain yang tidak mengan­dung kata caci maki. Para pendemo melingkari barisan mereka dengan tali tambang agar tidak disusupi pihak lain untuk menghindari provokasi dari pihak luar.

Di depan gerbang yang dijaga ketat pihak kepolisian dan Sat Pol PP tersebut, para pendemo mene­riakkan “Allahu Akbar” dan yel-yel “cabut Siloam sekarang juga, kalau tak dicabut kami yang cabut”.

Setelah berorasi di gerbang, 8 perwakilan mahasiswa akhirnya diizinkan masuk ke kantor balai kota. Pertemuan diadakan di aula kantor balai kota. Hadir pejabat Pemko Padang antara lain Kepala Kesbangpol Nasrul Sugana, Staf ahli Firdaus Ilyas, Kasat Pol PP Andree Algamar, Kabag Per­ekonomian Afrizal Khaidir, dan Staf Kesbangpol.

Sugana, membuka pertemuan dengan menyampaikan permo­honan maaf Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda Kota Padang yang tidak bisa menemui maha­siswa, karena mereka ada kegiatan di luar yang tidak bisa diwakilkan. Ia meminta mahasis­wa menyampaikan aspirasi kepadanya, untuk selanjutnya ia sampaikan kepada walikota.

Ahmad Mahbubi, ketua FMTS menerima ketidakhadiran 3 pejabat eksekutif Pemko Padang tersebut dengan syarat, 5 pejabat yang hadir di sana memutuskan, apakah izin pembangunan Siloam dicabut atau tidak. “Kalau tidak bisa memutuskan pilihan itu, kami minta walikota didatangkan di sini saat ini juga,” tegasnya.

Menjawab permintaan Ahmad tersebut, Sugana mengakui, ia dan 4 rekannya tidak bisa mengambil keputusan. Namun ia akan menyampaikan apa pun saran dan tuntutan mahasiswa ke­pada walikota. Sementara itu, Fer­di Ferdian, Ketua Presidium FMTS mena­nyakan keberadaan 3 pejabat eksekutif tersebut. Me­reka bersedia menunggu 1 sampai 2 hari asalkan bisa bertemu dengan ketiga pejabat itu.

“Walikota sedang ada kegiatan di luar, dan siangnya beliau berangkat ke Jakarta. Sementara Wakil Walikota sedang ada kegiatan di lapangan bersama masyarakat. Sedangkan Sekda sedang di Kejaksaan,” kata Sugana menanggapi pertanyaan mahasiswa.

Mendengar jawaban Sugana, Ferdi menyatakan kekecewaan para mahasiswa atas ketiakha­diran Fauzi Bahar dan 2 pejabat eksekutif lainnya. “Aksi ini sudah disampaikan jauh-jauh hari, saya pikir mereka tahu hal itu. Tapi mengapa hari ini mereka tak hadir? Berarti mereka tidak menyambut kedatangan kami. Kedatangan kami ke sini untuk bersilaturahmi secara langsung. 10 tahun Bapak Fauzi Bahar menjabat walikota, kami belum pernah sekali pun meminta untuk bersilaturahmi dan berdiskusi secara langsung. Sekali ini kami meminta itu, tidak pula ada sambutan dari beliau,” tutur Ferdi.

Ia kemudian menambahkan, kalau tak ada walikota, tidak ada gunanya pertemuan tersebut karena tidak ada kejelasan hasil. Lebih baik diskusi tersebut ditutup saja.

Sugana kembali menjawab perkataan mahasiswa. “Sehari sebelum aksi tersebut, walikota merencanakan akan menemui para mahasiswa, namun walikota mendadak ada kegiatan di luar,” katanya.

Tapi tidak dijelaskan, apakah walikota berada di luar kantor balai kota, di luar Kota Padang, atau di luar Sumatera Barat.

Ia kemudian menawarkan solusi kepada mahasiswa, agar mahasiswa mengumpulkan perwakilannya dan menentukan waktu pertemuan dengan wali­kota. Ia berjanji akan mem­fasilitasi pertemuan itu dengan menghadirkan walikota.

Ahmad tidak percaya dengan tawaran yang diberikan oleh Sugana dengan alasan, walikota mengingkari janji pertemuan dengan MUI Sumbar, ormas islam, mahasiswa dan tokoh masyarakat di Masjid Nurul Iman, Kamis (5/12) lalu. Dalam pertemuan tersebut, Fauzi Bahar melalui orangnya, berjanji akan menghadiri pertemuan itu pada pukul 21.30.

Namun Fauzi Bahar tidak datang hingga MUI Sumbar menunggu sampai pukul 00.00. Yang datang waktu itu adalah Husni Hadi, Ketua Badan Koordinasi Nasional RI, yang menyampaikan permohonan maaf Fauzi Bahar atas ketidak­hadirannya pada forum tersebut, karena sedang menerima tamu di rumah dinas.

Dengan alasan itu, Ahmad meminta Sugana untuk menele­pon Fauzi Bahar saat itu juga dan me-loudspeaker-kan hpnya agar percakapan didengar oleh maha­siswa. Ia juga meminta agenda kegiatan walikota pada hari tersebut, sebagai bukti bahwa walikota ada kegiatan di luar.

Sugana akhirnya mengakui bahwa walikota berada di Padang. Namun ia tidak menyebutkan di mana tempatnya. Ia juga menuruti permintaan mahasiswa dengan menelepon walikota. Sayangnya, walikota tidak bisa dihubungi saat itu. Ketika itu, ia juga menerima informasi, walikota tidak jadi berangkat ke Jakarta dan walikota meminta pertemuan dengan mahasiswa pada Jumat (12/12). Mahasiswa menyepakati pertemuan pada pukul 8.00 di Masjid Nurul Iman.

Diskusi dan aksi tersebut berakhir pada pukul 12.00. Para pendemo yang berada di luar, yang awalnya tidak bisa masuk, akhirnya diizinkan masuk untuk melakukan salat di kantor balai kota.

Aksi demo ini berjalan aman dan damai. Tidak menyebabkan kemacetan. Lalu lintas di jalur By Pass Aia Pacah tampak lancar seperti biasanya.

Ketua Bidang Fatwa MUI Sumbar, Gusrizal Gazahar menilai Fauzi Bahar tidak menghargai mahasiswa karena tidak hadir pada kesempatan tersebut. “Selama ini Fauzi Bahar menya­takan ingin berdialog untuk menyelesaikan masalah ini. Tadi sudah ada forum dialog yang difaslitiasi oleh pejabat Pemko Padang, tapi Fauzi Bahar tidak datang. Kemudian, pernyataan Fauzi Bahar yang mengatakan bahwa yang menolak pem­bangunan Siloam hanya segelintis orang, terbantahkan dengan aksi yang dihadiri sekitar 1.000 mahasiswa. Sebelumnya peno­lakan dinyatakan dalam aksi damai oleh ormas islam yang dihadiri 3.000 lebih massa. Pernyataan seperti adalah cara-cara yang mengkerdilkan per­juangan umat,” ujarnya.

Dikawal Polisi

Aksi demo penolakan Siloam dikawal oleh 600 personel polisi dari seluruh Unit Polresta Padang, dan dibantu Polda Sumbar. Rombongan pengunjuk rasa yang menggunakan bus dan sepeda motor dikawal ketat oleh polisi. Setiap persimpangan jalan yang dilalui oleh para pendemo dijaga dan diatur arus lalulin­tasnya oleh polisi. Sedangkan Kantor Balai Kota Padang di Aia Pacah yang menjadi sasaran demo dijaga oleh polisi dari Unit Sabhara dan Brimob Polda Sumbar.

Dalam aksi demo tersebut, salah seorang pria menyusup dalam pengamanan aparat kepolisian. Karena mencurigakan, maka petugas polisi langsung mengamankan pemuda bernama David Zuriandani (27) untuk diperiksa.

Informasi yang diperoleh di lapangan mengatakan, sebelum ditangkap pria beralamat di Kelurahan Ganting Parak Ga­dang, Kecamatan Padang Timur ini telah memberitahukan identi­tasnya kepada salah satu SKPD Kota Padang bahwa dia (pelaku) adalah anggota polisi angkatan 2000.

Kemudian David memakai jaket warna hitam dan celana training ini masuk ke dalam kelompok petugas keamanan. Ternyata, pelaku ini juga menye­butkan bahwa adalah petugas kepolisian letting 2000. Karena polisi yang ada di sana curiga, berpura-pura bertanya kepadanya. Akan tetapi jawabannya dia tidak masuk akal, sehingga langsung diamankan dan dibawa ke mobil Dalmas Polresta Padang untuk diperiksa.

Saat diperiksa di dalam tas, ternyata berisi satu buah HT, Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kemudian petugas pun meme­riksanya, dan menjawab bahwa pekerjaan sebenarnya adalah salah satu guru Sekolah Dasar (SD) di Kota Padang. Namun sebe­lumnya, pelaku ini mengaku salah satu karyawan perusahaan. Kapolresta Padang AKBP Wisnu Andayana mengungkapkan, untuk pria yang mengaku anggota polisi ini sementara diamankan oleh petugas untuk diperiksa guna mengetahui motif sebenarnya. “Dalam melakukan pengamanan ini, kami berhak menahannya selama 1x24 jam,” kata Wisnu.

Setelah dilakukan peme­riksaan, ternyata pria tersebut belum melakukan tindak pidana, sehingga dilepaskan kembali. Walaupun demikian, petugas telah mendata pria tersebut.

Sebelumnya, pada hari Kamis, 28 November 2013 sekitar empat ribuan umat Islam yang meru­pakan gabungan dari jajaran MUI dan puluhan Ormas Islam mendatangi DPRD Padang untuk mendesak DPRD Padang menca­but rekomendasi dan memba­talkan Perda Investasi yang di dalamnya terdapat persetujuan atas investasi proyek RS Siloam dan Lippo Superblock. Demo dengan jumlah massa terbesar di Kota Padang setelah aksi mahasiswa tahun 1998 itu berlangsung aman, damai dan lancar. [dimasizzisFM/ikhwan/voa-islam.com]