Gubernur Mahyeldi Bongkar Fakta Sejarah: 3 April Layak Jadi Hari NKRI!

Jakarta (Voa-Islam.com)--Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyatakan dukungannya terhadap usulan penetapan Hari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setiap 3 April. Hal itu disampaikan dalam acara Silaturahmi Idulfitri 1447 H yang digelar di Aula Masjid Al Furqan, Sabtu (18/4/2026).

Mahyeldi menegaskan, tanggal tersebut memiliki nilai historis penting melalui Mosi Integral Natsir yang digagas oleh Mohammad Natsir. “Saya di Sumatera Barat bersama masyarakat sangat mendukung rencana penetapan 3 April sebagai Hari NKRI. Kami meyakini bahwa peran Pak Natsir melalui Mosi Integral menjadi tonggak penting kembalinya Indonesia ke bentuk NKRI,” ujarnya.

Menurut dia, mosi tersebut menjadi dasar yang kemudian diterima oleh Soekarno hingga Indonesia kembali ke NKRI pada 17 Agustus 1950. Ia juga menekankan peran penting Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dalam menjaga keberlangsungan negara pada masa krisis.

“Kalau tidak ada PDRI, keberlanjutan kemerdekaan Indonesia bisa terancam. Karena itu, peran PDRI sangat menentukan dalam menjaga eksistensi negara,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Mahyeldi turut mengenang kedekatannya dengan Mohammad Natsir sejak masa mahasiswa di Universitas Andalas. Ia mengaku kerap mengikuti kegiatan dakwah dan berdialog langsung dengan tokoh tersebut melalui forum-forum yang difasilitasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

“Saya pernah mengikuti kegiatan dakwah bersama Pak Natsir sejak masih mahasiswa. Dari situ saya melihat langsung bagaimana beliau membina umat dan menjembatani berbagai kelompok di Indonesia,” tuturnya.

Lebih lanjut, Mahyeldi menilai ketokohan Natsir mampu menyatukan berbagai elemen bangsa. Karena itu, ia mendorong penguatan kembali nilai-nilai perjuangan tokoh tersebut sebagai inspirasi.

Selain isu kebangsaan, Mahyeldi juga menyinggung capaian pembangunan di Sumatera Barat, termasuk penguatan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” melalui regulasi daerah. Ia menyebut pemerintah daerah tengah mendorong transformasi Bank Nagari menuju sistem syariah, penguatan wakaf, hingga rencana penerbitan sukuk daerah guna memperkuat ekonomi.

“Di tengah keterbatasan fiskal, kami melihat potensi besar dari perantau Minang. Kontribusinya sangat signifikan bagi pembangunan daerah,” katanya.

Mahyeldi menambahkan, sejumlah indikator ekonomi daerah menunjukkan tren positif, seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta rasio ketimpangan yang relatif rendah. Ia berharap dukungan ulama dan masyarakat terus menguatkan pembangunan daerah dalam bingkai NKRI sesuai amanat UUD 1945.* [Ratna Rose/Voa-islam.com]