Dapatkah PDIP dan Jokowi Melaksanakan Program Trisakti?

SEMARANG (voa-islam.com) - Sesudah selama satu dekade berada diluar pemerintahan sebagai oposisi, maka PDIP secara resmi menyatakan perubahan sikap politik partai sebagai partai pemerintah. PDIP akan mengelola negara. Dapatkah PDIP melaksanakan program 'Trisakti' nya?

Pernyataan secara resmi perubahan haluan sikap politik partai tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sekaligus untuk membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Marina Convention Center, Semarang, Jumat (19/9/2014).

"Kini, PDI Perjuangan sudah berada di dalam pemerintahan. Kita sudah berhasil menempatkan kader terbaik partai sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara Joko Widodo harus selalu ingat bahwa beliau adalah sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Megawati saat menyampaikan pidato politiknya.

Megawati mengatakan PDIP tidak hanya memberikan dukungan pada kepemimpinan Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla namun memainkan peran aktif.

"Visi yang ingin diwujudkan Saudara Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah bagian dari perjuangan kita semua, yakni mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan," ujar Megawati.

"Karenanya, pertama-tama diperlukan adanya perubahan mental dan sikap politik dari seluruh kader partai dari kekuatan yang berada di luar pemerintahan menjadi kekuatan baru yang bukan saja berada dalam pemerintahan, tapi menjadi pemerintah itu sendiri," tambahnya.

Megawati menilai perubahan haluan PDIP membutuhkan mentalitas dari para kader sebagai kekuatan penyeimbang yang berada di luar pemerintahan menjadi partai yang berada di dalam pemerintah itu sendiri.

"PDIP, sebagai partai politik yang secara sadar menempuh jalan terjal ideologi, kini menghadapi ujian baru. Ujian tersebut, justru berangkat dari posisi politik kita yang berubah, dari partai yang berada diluar pemerintahan, dan kini, oleh rakyat, kita dihantarkan memasuki posisi politik baru sebagai partai yang berada di dalam pemerintahan di tingkat nasional," kata Megawati

Menurut Mega, tanggung jawab tersebut tidak mudah. Sebab ujian sebenarnya bagi PDI Perjuangan bukan saja ketika partainya berada di luar pemerintahan.

"Ujian terbesar justru ketika kita berada dalam pemerintahan. Disinilah terletak tanggung jawab kita, bagaimana mewujudkan ideologi itu bekerja dalam kehidupan bernegara, dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi keadilan dan kemakmuran rakyat. Sebuah ideologi yang hidup," tegasnya.

Rakernas IV PDI Perjuangan yang berlangsung pada 19-21 September 2014 itu dihadiri 1.590 kader partai. Hadir pula Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini.

Rakernas tersebut juga dihadiri semua ketua umum partai koalisi Indonesia Hebat seperti Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh, Ketua Umum PKPI Sutiyoso, dan Ketua Umum Partai Hanura serta Ketua Umum PKB Muhaimim Iskandar.

Selama era Mega menjadi berkuasa, tak mampu mewujudkan kemandirian ekonomi, politik dan budaya. Justru menjadi presdeden buruk, selama Mega berkuasa, di mana kebijakan ekonominya tetap liberal, dan bahkan mengikuti arahan IMF, termasuk penjualan asset negara, seperti Indosat, Bank BCA, Danamon, dan kapal super tanker milik Indonesia. Selama Mega berkuasa, memberikan keleluasaan kepada fihak asing menguasai Indonesia.

Sedihnya lagi, PDIP yang berkuasa di bawah Mega, bukanlah jenis partai yang 'bersih'. Pejualan asset dan pemberian 'release and discharge (pengampunan) pengampunan kepada konglomerat hitam (cina) yang sudah mengemplang BLBI Rp 650 triliun.

Inilah catatan dari pemerintahan Mega, dan sekarang PDIP memerintah dibawah rezim Jokowi-JK yang akan berjanji mensejahterakan rakyat? Di era Mega berkuasa, korupsi juga sangat marak.

Bahkan, kader PDIP menempati urutan paling atas, sebagai partai paling korup. Korupsi dari tingkat pusat, sampai daerah yang dilakukan oleh para kader PDIP yang menjadi kepala daerah dan DPRD. [jj/dbs/voa-islam.com]