Duweik: Sesuai Konstitusi, Masa Bakti Dewan Hingga Pemilu Baru

Ramallah – Infopalestina: Ketua Dewan Legislatif Palestina, Dr. Aziz Duweik menegaskan bahwa upaya menekan dewan dengan menangkapi anggotanya, menggempur gedungnya dan menerapkan blokade terhadap Jalur Gaza, dirancang untuk mengganggu peran legislasi dan politik yang diembannya dan mengaborsi eksperimen demokratis bangsa Palestina. Menurutnya dewan telah melakukan upaya-upaya besar untuk menyelamatkan sistem politik dan konstitusi dari kehancuran.

Dalam pernyataan yang disampaikan pada konferensi pers yang diadakan di Ramallah, Ahad (24/1), Duweik menegaskan masa bakti dewan legislatif saat ini, sesuai konstitusi, terus berlanjut berdasarkan teks pasal (47) tentang Amandemen Undang-Undang Dasar, yang menyatakan bahwa "masa bakti" Dewan Legislatif tetap berjalan di hingga anggota Dewan yang baru terpilih dilantik.

Duweik kembali menegaskan komitmennya pada pilihan demokrasi yang didasarkan pada penghormatan terhadap supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, pengalihan kekuasaan secara damai, penghormatan terhadap kemajemukan politik dan partai, dan hak setiap orang untuk mengambil bagian dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan. Dia menegaskan keharusan mengakhiri perpecahan dan fragmentasi di arena Palestina segera dan secara permanen, serta dimulai langkah-lengkah pembentukan sebuah pemerintah persatuan nasional sesuai dengan dasar konstitusional yang dianut dan payung konstitusional yang diperlukan, dan dengan program politik yang berdasarkan pada piagam Rekonsiliasi Nasional yang ditandatangani oleh sebagian besar kekuatan-kekuatan dan faksi-faksi Palestina.

Duweik meminta pemerinth persatuan nasional mengambil semua prosedur yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang demokratis bagi penyelenggaraan pemilu secara dari pemilu presiden, legislatif dan Dewan Nasional sesuai dengan batas waktu yang jelas dan prosedur operasiobal tertentu. Dia mengajak diadakan rapat Dewan di Tepi Barat dan Gaza untuk membahas masalah rekonsiliasi nasional dan langkah-langkah Zionis di al Quds.

Duweik mengatakan, "Rekonsiliasi nasional tidak dapat dipaksakan dengan kekerasan atau melalui syarat-syart tidak adil yang dipaksakan oleh Kuartet dengan mengorbankan hak-hak rakyat Palestina dan prinsip-prinsip dasarnya. Juga tidak dengan perang kotor secara brutal dilakukan Zionis di Jalur Gaza, atau dengan dengan jalan memuat lapar rakyat Palestina melalui blokade dan siasat pembunuhan secara perlahan-lahan, atau melalui tembok baja menambah parah kelaparan dan blokade Jalur Gaza."

Dia menyerukan semua kelompok dan fraksi di parlemen, terutama Hamas dan Fatah, untuk duduk di parlemen, mengusung tanggung jawab moral, nasional dan kewajiban-kewajiban konstitusional mereka terhadap rakyat Palestina yang memberi kepercayaan dan amanah kepada mereka; untuk mengakhiri perpecahan yang mengorbankan hak-hak rakyat Palestina dan masa depan generasi yang akan datang. Juga untuk memulihkan persatuan nasional bangsa Palestina. (asw)