Lebih 400 Rumah di Majd al-Krum Terancam Dihancurkan Israel

Infopalestina: Asosiasi Hak-Hak Sipil berinisiatif mengadakan kunjungan lapangan bagi para wartawan di Majd al Krum, yang dihadiri sejumlah media televisi dan cetak, mereka menyaksikan penderitaan sebagian warga yang rumah mereka terancam penghancuran.

Di Majd al-Krum sebanyak 400 bangunan hunian berada dalam ancaman pembongkaran, karena dianggap tidak mendapatkan sesuai dengan peta struktur sejak 20 tahun yang lalu. Sebanyak 53% dari wilayah bersejarah ini telah dianeksasi ke dalam pemukiman-permukiman Yahudi terdekat, seperti "Karmiel" dan "Misgav", sementara itu 80 % dari wilayah Majd al-Krum ini tidak boleh dilakukan pengembangan.

Sampai saat ini, perizinan dan regulasi pembangunan di kota ini dilaksanakan berdasarkan peta struktur lama, yang telah disiapkan sejak 1991, yang sama sekali tidak memenuhi kebutuhan minimal penduduk.

Akibatnya, di Majd al Krum ada perkampungan yang seluruh bangunannya tanpa izin. Pemiliknya terus menghadapi ancaman pembongkaran, di samping tidak mendapatkan layanan.

Fayez al-Haj, salah seorang pemilik rumah yang terancam pembongkaran mengatakan: Saya adalah seorang pekerja kecil, saya dibayar 4.000 syikal, dan saya harus membayar denda dari uang roti anak-anak.

Fayez berbicara dengan nada memohon untuk menyelamatkan keluarganya yang terdiri dari lima anak-anak dari kemusnahan, raut mukanya yang kasar menyiratkan kerasnya penderitaan dan kemiskinan, terutama karena dia hanyalah seorang pekerja kecil dan pencari nafkah satu-atunya untuk keluarganya.

Fayez hidup dalam keadaan ketakutan dan terus mencemaskan keluarganya, terutama karena momok pembongkaran mengancam rumahnya sepanjang waktu sejak tahun 2001, ketika buldoser-buldoser penghancur mulai menelan bagian dari rumahnya yang kecil dan sederhana.

Dengan waswas dia mengatakan: Tidak ada keadilan di negeri ini .. Bukankah perintah pembayaran denda sebesar 50 ribu syikal untuk dinas resmi Israel dengan dalih bangunan tanpa izin, yang diambil dari uang roti anak-anakku, adalah kejahatan?

Mereka menghancurkan sebagian rumah saya. Mereka menolak untuk memberikan izin pembangunan. Padahal saya tidak punya tanah (selain tanah ini), tanah yang didirikan di atasnya rumah kecil, untuk bernaung anak-anak, tanah yang diberikan oleh salah seorang kerabat. Saya sampaikan kepada seorang orang yang memiliki hati nurani di dunia ini untuk membantu kami dalam cobaan ini.

Alaa Yusuf, juru bicara Asosiasi Hak-Hak Sipil, mengatakan saya tidak melihat argumen hukum seputar pembangunan tanpa izin bagi orang-orang Arab yang diajukan oleh para penguasa dan dinas resmi Israel, yang mereka tampakkan seperti suatu fakta, kecuali dalih politik untuk menggiring warga Arab ke pinggiran dan mengencangkan cekikan terhadap mereka sekaligus menganggap mereka berada di luar hukum.

Ia menambahkan, "Negara (Israel) dan kebijakan diskriminasi sistematis adalah sebab di balik pembangunan tanpa izin. Ketika (Israel) melakukan penyitaan tanah dan mempersempit ruang publik dan ruang khusus bagi warga Arab serta tidak membuka sama sekali kesempatan untuk pengesahan peta struktur dan perluasan, sehingga tidak ada pilihan apapun bagi warga negara Arab, lantas apa yang harus dia lakukan?".

Menurutnya, "Negara (Israel) harus mengevaluasi diri sendiri sebelum mencari-cari kesalahan warga."

Adapun tujuan kunjungan lapangan ini, Alaa Yusuf mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menyoroti isu-isu panas yang membuat warga Arab (Palestina) saat ini menderita dan bagaimana menangani mereka sebagai masyarakat serta mendorong semua pihak yang aktif untuk membuka diskusi serius dan membuat strategi kerja terpadu untuk menghadapi rencana yang berbahaya ini.

Izzuddin Badran, sekretaris wilayah al Shagur, di perkumpulan sipil demokratis, mengatakan bahwa biasanya para aktivis politik cenderung kepada kerja di bidang publik, karena itu mereka tidak bisa melihat setiap kasus yang berkaitan dengan keberadaan Arab di negeri ini sebagai sebuah kelompok bangsa yang terisolasi dari sistem, organisasi, alat-alat perjuangan dan perjuangan rakyat.

Dia mengatakan, "Sebuah bangsa seperti bangsa kami ini berakar mendalam di tanah ini, harus mengembangkan alat-alat perjuangan sesuai dengan tantangan dan selaras dengan meningkatnya tantangan di tengah-tengah pemerintah yang paling rasis ini."

Dia menambahkan, tidak masuk akal bila sebagian besar tanah Arab disita dan digusur. Karena itulah kami mengajukan permintaan izin bangunan atas tanah yang tidak termasuk dalam peta struktural dan istilah-istilah konstruksi, yang kadang-kadang tidak ada.

Menurut pandangnya, Majd al-Krum telah berubah menjadi semacam "ghetto" (daerah kantong yang terisolasi dari daerah sekitarnya). Hal ini menuntut kekuatan-kekuatan nasional yang aktif untuk melakukan inisiatif merumusan strategi perjuangan terpadu dan pengembangan alat-alat perjuangan rakyat dan  hukum, sampai pada tingkat internasional.

Sementara itu, pengacara Hussein Manna, yang terus mengikuti kasus pembongkaran rumah-rumah warga Arab (Palestina), mengatakan bahwa dirinya tidak meremehkan peran perjuangan rakyat, tetapi menurutnya, kerja di jalur hukum itu hal yang penting, dan harus berjalan secara paralel dengan perjuangan rakyat.

Palestina 48, 27/3/2010 (asw)