Qadumi: Abbas Kehilangan Legalitas, DPP Akan Kami Bubarkan

 

Beirut – Infopalestina: Sekjen DPP Fatah Faruq Qadumi menegaskan, konferensi VI gerakan Fatah tidak sah. Sebab ada sejumlah rapat yang digelar elit Fatah untuk menggelar konferensi yang sama di luar negeri. Al-Qadumi berniat melakukan gelaran sidang nasional Palestina yang baru yang mencakup kelompok umat yang mendukung perjuangan bersenjata di Palestina.

Dalam wawancara dengan harian Libanon pada Jumat (28/5) Qadumi menegaskan, pihaknya bersama semua kader Fatah di luar negeri dan dalam negeri tidak mengakui legalitas konferensi VI Fatah dan hasilnya. Ia menilai semua lembaga di bawah Fatah kehilangan legalitasnya selama dalam pangkuan Israel sebab mereka tidak memiliki kebebasan bertindak dan menentukan dalam memimpin bangsa dan tidak memiliki kedaulatan.

“kami akan kembali setelah rapat dengan rekan-rekan di Fatah yang meyakini ketidalegalan konferensi VI untuk menggelar konferensi lagi di luar negeri,” tegasnya.

Soal hubungan dengan Hamas, Qadumi menegaskan, Hamas adalah gerakan revolusi yang berbeda dengannya dalam banyak hal. Misalnya soal ikut pemilu dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, menurutnya, politik Hamas berbeda dalam masalah politik. Sebab Hamas tidak mengakui Israel dan masih terus membawa senjata.

Soal PLO, Qadumi menegakan, PLO di dalam negeri bukan organisasi pemegang kedaulatan sebab organisasi ini sudah kehilangan kedaulatan. PLO menurutnya tidak memiliki keputusan independen namun di luar negeri memiliki kedaulatan. www.infopalestina.com

Ia menambahkan, pihaknya akan berusaha menggelar sidang nasional baru. Mereka akan terdiri dari kelompok yang meyakini perjuangan bersenjata dan mengakui piagam nasional Palestina dan meyakini prinsip-prinsip yang tertera dalam piagam itu. Sidang itu akan digelar dengan bantu bangsa Palestina dan unsure bangsa Arab yang maju.

Saat ini kami masih dalam musyawarah penjadwalannya. Namun langkah pertama adalah menyesuaikan rencana pertemuan itu dengan undang-undang, membubarkan DPP dan melakukan pemilihan baru. Sebab ada majlis nasional yang memiliki dasr yang sehat dan benar. Kami menolak sikap Abbas dan pengkitnya yang menghilangkan keputusan piagam nasional dan kami tidak mengakui keutusan PBB nomer 343 dan nomer 338.

Soal hubungannya dengan presiden demisioner presiden Mahmud Abbas, Qadumi menegaskan, presiden Palestina saat ini bertindak sendirian, di atas hukum, dan dia sekarang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Karenana, kami tidak mengakuinya baik perkataan dan perbuatannya. Qadumi menilainya sebagai manusia di luar frame sejarah Palestina. “Saya tidak memiliki hubungan dengan orang ini (Abbas). Ya dulu ia saudara saya namun ia keluar dari kami. Ia menolak prinsip-prinsip dasar Palestina dan mengatakan tidak ada perlawanan bersenjata di Palestina.” tegas Qadumi. (bn-bsyr)