Taliban: Bombardir AS Terhadap Warga Sipil, Rumah-rumah Langgar Perjanjian

KABUL, AFGHANISTAN (voa-islam.com) - Taliban pada hari Jum'at (29/1/2021) mengatakan Washington melanggar kesepakatan penting yang ditandatangani antara kedua belah pihak, setelah Pentagon mengklaim kelompok jihadis itu gagal memenuhi sisi mereka dalam perjanjian tersebut.

"Pihak lain telah melanggar perjanjian, hampir setiap hari mereka melanggarnya," kata Mohammad Naeem, juru bicara Taliban di Qatar, kepada AFP.

"Mereka membombardir warga sipil, rumah dan desa, dan kami telah memberi tahu mereka dari waktu ke waktu, ini bukan hanya pelanggaran perjanjian tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia."

Militer AS dalam beberapa bulan terakhir melakukan serangan udara terhadap para pejuang Taliban untuk membela pasukan Afghanistan di beberapa provinsi.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid menambahkan di Twitter bahwa tuduhan terhadap kelompok itu "tidak berdasar" dan mereka "berkomitmen penuh" pada perjanjian itu.

Pentagon pada hari Kamis mengatakan penolakan Taliban untuk memenuhi komitmen untuk mengurangi kekerasan di Afghanistan menimbulkan pertanyaan tentang apakah semua pasukan AS akan dapat pergi pada Mei seperti yang dipersyaratkan dalam perjanjian damai yang ditandatangani pada Februari 2020.

Perjanjian tersebut, yang ditandatangani di Doha tahun lalu, mengharuskan Taliban untuk menghentikan serangan terhadap pasukan AS, secara tajam menurunkan tingkat kekerasan di negara itu, dan memajukan pembicaraan damai dengan pemerintah di Kabul.

Sebagai imbalannya, AS akan terus mengurangi jumlah pasukannya di negara itu, dan memindahkan semua pasukannya pada Mei tahun ini.

Mantan Presiden Donald Trump memerintahkan tingkat pasukan AS di Afghanistan dikurangi menjadi 2.500 hanya beberapa hari sebelum dia meninggalkan jabatannya awal bulan ini, memberikan keputusan sulit kepada penerus Joe Biden tentang bagaimana mempertahankan pengaruh terhadap Taliban dalam mendukung pembicaraan damai.

Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan AS mempertahankan komitmennya untuk penarikan pasukan penuh, tetapi perjanjian itu juga menyerukan Taliban untuk memutuskan hubungan dengan Al-Qaidah dan mengurangi kekerasan.

"Tanpa mereka memenuhi komitmen mereka untuk meninggalkan terorisme dan menghentikan serangan kekerasan terhadap Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan, sangat sulit untuk melihat cara spesifik ke depan untuk penyelesaian yang dinegosiasikan," kata Kirby. “Tapi kami masih berkomitmen untuk itu.”

Pejabat Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri telah memperjelas rencana pemerintahan Biden untuk mengambil pandangan baru pada perjanjian perdamaian.

Gedung Putih mengatakan penasihat keamanan nasional Biden, Jake Sullivan, mengatakan kepada mitranya dari Afghanistan melalui panggilan telepon Jum'at lalu bahwa pemerintahan baru akan "meninjau" kesepakatan itu.

Menteri Luar Negeri yang baru dilantik, Antony Blinken, mengatakan pada hari Rabu bahwa pemerintah ingin melihat secara rinci untuk "memahami dengan tepat apa yang ada dalam perjanjian" sebelum memutuskan bagaimana melanjutkannya.

Perwakilan Taliban dan pemerintah Afghanistan awal bulan ini melanjutkan pembicaraan damai di Qatar - negara Teluk tempat kelompok bersenjata itu memiliki kantor - yang bertujuan untuk mengakhiri konflik selama beberapa dekade. (Aje)