Peneliti Pertanyakan Rekomendasi Migas, untuk Rakyat atau Asing?

JAKARTA (voa-islam.com)- Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng menyebut subsidi untuk rakyat adalah agenda bank dunia untuk memiskinkan rakyat Indonesia. Seharusnya, lanjutnya, pemerintah bukan fokus untuk memberikan subsidi dari orang ke orang, melainkan perlu diperhatikan pula subsidi dari dan ke sektor lain, sebut saja sektor pertanian.

Ini adalah reduksi yang dibangun oleh world bank untuk belas kasihan terhadap rakyat Indonesia. Maka dari itu seharusnya pemerintah fokus kepada subsidi untuk komuditi sektor lain, seperti sektor pertanian,” ucapnya saat konferensi pers di salah satu rumah makan di bilangan Cikini, Jakarta Pusat siang ini (03/06/2015).

Daeng juga menyampaikan, apa yang dibentuk oleh tim ESDM perlu sekiranya diperhatikan unsur-unsur lainnya. Ia mengatakan, pemerintah entah sadar atau tidak, selama ini Indonesia menjadi target-target dari permainan global.

“Ada sindikat, afia internasional, dan diduga rezim ini pun terlibat di permainan. Yakni mereka terlibat (baca: rezim saat ini)  sindikat dalam negeri dalam rangka berebut impor minyak,” jelasnya.

Masalah yang sedang dihadapi oleh sektor migas ini menurutnya Daeng merupakan perosalan kompleks. Daeng, mengusulkan, untuk SKK Migas seharusnya dibubarkan saja karena lembaga ini menurutnya tidak dalam posisi teknis yang baik.

“Seharusnya SKK Migas yang harus dibubarkan lebih awal karena banyaknya persoalan yang membelitnya. Dan masalah sektor migas ini sungguh begitu kompleks,” usulnya.

Perlu diketahui, Salamudin Daeng hadir di salah satu tempat rumah makan di bilangan Jakarta Pusat dalam rangka merespon opini-opini yang dibangun oleh ketua Anti mafia Migas, Faisal Basri. Ia mengatakan, walaupun respon ini agak terlambat akan tetapi minimal rakyat Indonesia terbuka matanya melihat persoalan yang sedang terjadi saat ini.

“Biarkan masyarakat melihat, apakah benar rekomendasi ini diperuntukkan semata-mata untuk rakyat Indonesia,” tutupnya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)