Keluguan Jokowi pada Masa Kampanye Jadi Kartu As, Sekarang Jadi Kartu Mati

JAKARTA (voa-islam.com) - Para pemilih Jokowi ternyata geram dengan orang yang mereka pilih sebagai presiden itu. Dan, kegeraman mereka sementara ini mencapai puncaknya tatkala Jokowi memilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, yang mereka nilai punya masalah hukum.

Menurut mereka, Jokowi gagal membuktikan komitmennya menjaga pemerintahan yang bersih dari kepentingan politik. Itulah kesimpulan yang didapat dari hasil analisis framing terhadap 9 media besar nasional yang dilakukan Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Semarang, Jawa Tengah.

Analisis dilakukan terhadap pemberitaan periode 6 Januari hingga 15 Januari 2015. Pemilihan tanggal 6 sebagai awal didasarkan pada munculnya isu calon Kapolri yang berasal dari diskusi bertajuk “Mencari Figur Kapolri Berjiwa Reformis” yang digelar LSM Kamerad dan Indonesia Police Watch tanggal 5 Januari di Menteng, Jakarta Pusat.

Sementara itu, tanggal 15 Januari dipilih menjadi akhir analisis karena merupakan fase pemicu kejadian yang lebih besar pasca-DPR menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri meski telah menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan memicu perlawanan masyarakat.

“Selama 10 hari tersebut sangat jelas kegagapan Istana dalam berkomunikasi. Hal ini ditambah kemampuan komunikasi Jokowi yang selama ini cenderung stagnan pada tataran low context. Dalam isu ini, keluguan Jokowi yang pada masa kampanye adalah kartu as saat ini justru menjadi kartu mati,” kata dosen ilmu komunikasi Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, Algooth Putranto dalam rilisnya, Ahad (25/1).

Contohnya, lanjut Algooth, jawaban Jokowi di tengah opini yang melihat proses pemilihan tersebut tidak dilakukan dengan benar. Justru dengan lugu dia menyatakan dasar pemilihan calon Kapolri adalah orang yang dekat dengan dirinya, sehingga menjadikan persepsi nepotisme menguat.

Posisi Jokowi semakin terpojok jika melihat aktor-aktor politik di sekeliling Jokowi ternyata tidak konsisten dalam menyampaikan informasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka yang menyebabkan degradasi kepercayaan terhadap independensi Presiden Jokowi makin menjadi.

Aktor-aktor tersebut antara lain para komisioner Kompolnas, Menko Polhukam Tedjo Edhi Purdijatno, Setkab Andi Widjajanto, Wapres Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, bahkan termasuk KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan [prb/ahmed/voa-islam.com]