Tutupi Kasus Korupsi & Cari Muka, Ahok Gunakan Politik Adu Domba

JAKARTA (voa-islam.com)- Pengamat Perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, mengatakan, guna menutupi kesalahan dan `cari muka` ke gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), beberapa Kepala Dinas (Kadis) melakukan rotasi atau menstafkan pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungannya masing-masing.

Ia mengungkapkan, politik `adu domba` yang dilakukan Ahok ini tidak akan berhasil untuk mewujudkan kemajuan Jakarta. Buiktinya, penyerapan APBD 2015 saja masih 20 persen.

"Saya minta agar Mendagri dan Menpan dan RB jeli membaca politik adu domba yang dimainkan Ahok di lingkungan pemprov DKI ini. Ini sangat berbahaya. Mau 100 kali pun Ahok gonta-ganti pejabat, hasilnya tetap nol," ungkap Amir Hamzah di Jakarta.

Amir mencontohkan, Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Agus Bambang dan Sekretaris Dinas DPP Made Suarjaya menstafkan sekitar 65 pejabat eselon 3 dan 4 di DPP.  Padahal kedua orang ini bermasalah saat menjabat, yakni dugaan penyimpangan proyek.

Padahal Agus dan Made ini merupakan pejabat bermasalah saat menjadi Kadis Infokom dan Sekdis Infokom dalam kaitan dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek penunjukan langsung pengadaan handy talky (HT) dan rig senilai Rp30 miliar. Ini kan aneh, masak pejabat bermaslah masih dipromosikan Ahok menjadi Kadis dan Sekdis DPP?" tanya Amir.

Ia mengungkapkan, politik adudomba yang dimainkan Ahok ini juga bertujuan untuk menutup dugaan adanya korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Pada hal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Pansus DPRD DKI sudah jelas menyebut bahwa pembelian lahan RS Sumber Waras itu terindikasi merugikan keuangan negara.

"Temuan BPK RI dan Pansus DPRD DKI soal laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tentang RS Sumber Waras harus ditindaklanjuti aparat penegak hukum seperti KPK maupun Kejagung serta Kepolisian," paparnya seperti yang dikutip Harian Terbit.

Contoh dinas lain yang menstafkan pejabat eselon 3 dan 4 hanya untuk cari muka kepada Ahok, papar Amir, adalah Dinas UKM yang dipimpin Irwandi. Pada hal saat pelantikan, Ahok menyebut Irwandi tak layak jadi Kadis. Namun karena tidak ada lagi orang, maka Irwandi dilantik.

"Laporan yang saya terima, Irwandi sebelumnya diduga terlibat kasus dugaan penyimpangan wewenang saat menjadi Kepala Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung. Namun tetap dilantik. Akibat ulah Irwandi yang cari muka, ada beberapa pejabat eselon 4 di Sudin UKM Jakarta Barat yang protes karena tidak salah dan mampu bekerja di bidangnya namun distafkan,"  ungkap Amir. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)