Muslim : PDIP Harus Menyerukan untuk Lengserkan Jokowi

JAKARTA (voa-islam.com) – PDIP sedangkan memainkan gaya 'ludrukan' alias 'sandiwara. Pura-pura melakukan kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Seakan PDIP bersikap kritis terhadap Jokowi yang sudah 'memble' dalam mengelola pemerintahan.

Siapa yang harus bertanggungjawab atas kehancuran negeri ini? Tentu, Mega, PDIP, dan pimpinan partai politik yang telah menggotong Jokowi menjadi calon presiden. Termasuk para media yang menjdi 'begundal'nya, yang tanpa malu mengelu-elukan Jokowi sebagai jenis manusia 'super', yang bakal mengatasi '1001' macam masalah.

Faktanya sesudah Jokowi berkuasa hampir satu tahun ini, ibaratnya rakyat Indonesia seperti terkena 'tsunami' luluh lantak, dan sekarat, semua akibat dari kebijakan yang diambil oleh Jokowi. Rakyat menjerit, mendapatkan himpitan yang begitu dahsyat akibat krisis ekonomi, dan ini merupakan buah 'karya' Jokowi.

Pengamat politik Muslim Arbi mengatkan, kritik terhadap dua “Paket Kebijakan Ekonomi September” yang dilontarkan politisi PDIP, merupakan sandiwara politik yang sedang dijalankan partai “Banteng Moncong Putih”

“PDIP ini sedang main sandiwara seolah-olah mau bela rakyat dengan mengkritisi temannya sendiri. Padahal itu pura-pura saja,” kata Muslim Arbi kepada intelijen, 01/10/2015.

PDIP ingin menarik simpati rakyat di saat pemerintahan Jokowi sedang terpuruk akibat krisis ekonomi. “Itu lagu lama PDIP, seolah-olah ingin menarik simpati dengan mengkritik Pemerintahan Jokowi,” ungkap Muslim.

Seharusnya PDIP menyadari bahwa masa depan Indonesia di bawah Jokowi itu semakin suram. “Jokowi itu pemimpin yang prematur dan hanya dibesarkan media. Makanya untuk menyelesaikan masalah itu, PDIP harus menyerukan untuk menurunkan Presiden Jokowi,” tambah Muslim.

Rakyat Indonesia harus mewaspadai penggiringan opini oleh beberapa kader PDIP. “Saya melihatnya ada upaya penggiringan opini bahwa PDIP tidak bertanggungjawab dalam masalah bangsa ini. Jokowi bukan kader inti. Padahal kalau mau jujur, permasalahan ini berawal dari PDIP,” tegas Muslim.

Selain itu, kader PDIP yang mempermasalahkan Dirut PT Pelindo II, RJ Lino, hanya bagian dari pencitraan dan ingin mendapatkan kekuasaan. “Arahnya sudah kelihatan. Rakyat jangan tertipu permainan PDIP dan Jokowi,” pungkas Muslim.

Sebelumnya, politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka mempertanyakan keefektifan dua paket kebijakan ekonomi yang telah digulirkan Presiden Jokowi. Terbukti paket 'September' itu tidak manjur, ekonom tetap terseok-seok, dan rupiah tetap loyo.

Rieke menilai, tidak ada satupun paket ekonomi yang telah digulirkan tersebut menyentuh persoalan ketenagakerjaan secara utuh dan komprehensif. Bahkan, Rieke tak melihat keterkaitan antara kebijakan ekonomi, perindustrian dan perdagangan dengan ketenagakerjaan.

“Seolah semua investasi dalam industri dan perdagangan tak ada korelasi dengan tenaga kerja,” kata Rieke kepada media 01/10/2015.

Dibagian lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan bahwa pinjaman ke Cina Development Bank (CDB) untuk tiga bank BUMN, yakni Mandiri, BRI dan BNI merupakan inisiatif Presiden Jokowi.

“Pinjaman CDB kepada bank Mandiri, BRI dan BNI merupakan tindak lanjut dari MoU antara Presiden Jokowi dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RT) pada bulan Maret 2015. MOU tersebut pada pokoknya berisi program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan RRT di berbagai bidang. Seperti keuangan, perindustrian, infrastruktur, penanggulangan bencana dan antariksa,” ungkap Rini saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9/2015).

Rini menjelaskan, kerjasama yang berlanjut pada pinjaman tersebut berupa business to business antara CDB dengan Bank Mandiri, BRI dan BNI. Disebutkannya, total pinjaman tersebut sebesar USD 3 miliar, yang masing-masing bank mendapatkan USD 1 Miliar.

“Pinjaman dari CDB kepada masing-masing bank BUMN untuk memperbaiki tenor pendanaan,” paparnya. Begitulah Jokowi hanya bisa menggadaikan asset negara kepada A Seng. Dengan demikian  Indonesia hanya menjadi bagian dari kepentingan A Seng. (sasa/dbs/voa-islam.com)