Bagi-bagi Proyek, Yusril Ihza Mahendra Minta KMP Tolak RAPBN

JAKARTA (voa-islam.com)- Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa RAPBN tahun 2016 memiliki kesan bagi-bagi proyek di pemerintahan saat ini. Sebagai contoh ia mengatakan proyek listrik yang kini sedang atau ingin digalakkan.

“RAPBN ini terkesan ada bag-bagi proyek. Misalnya saja proyek listrik. Dilanjutkan tetapi terindikasi kerugian negara,” ucapnya di Markas Besar PBB, Jakarta, Senin (26/10/2015).

Selain itu yang terkesan memaksakan menurutnya ialah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. menurutnya, apa yang diinginkan pemerintah untuk itu dinilai tidak ada urgensinya. Kemudian, Yusril menangkap sinyal bahwa di kemudian hari kereta cepat itu terlaksana, maka Negara akan menanggung beban hutang sebanyak 12 seorang presiden.

“Belum lagi pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang saya nilai tidak ada sama sekali sifat urgensinya. Proyek itu akan memakan biaya sebesar Rp. 78 triliun. Dan hutang akan membengkak dengan 12 presiden yang akan menanggung,” jelasnya.

Yusril mengatakan demikian karena di dalam proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung tersebut, selain kerugian negara yang akan menangguing beban besar, ada pula dampak lain dari proyek tersebut, yakni semuu pekerja untuk merealisasikannya akan didatangkan dari Cina langsung.

“Tentu Negara Komunis seperti Cina, proyek kereta api cepat itu akan ditangani langsung dari pemerintahnya. Begitu pula para pekerjanya yang akan didatangkan dari sana, yang tidak akan melibatkan pekerja Indonesia,” ulasnya.

Untuk itu, Yusril dengan partai PBB-nya meminta kepada anggota DPR RI untuk menolak RAPBN tahun 2016 mendatang, khsususnya ia menghimbau kepada Koalisi Merah Putih (KMP) untuk mengkritisi dan jika perlu ditolak. Akan tetapi jika DPR tela melakukan apa yang ia minta namun pemerintah tetap bersikeras menggolkannya, maka PBB dan rakyat Indonesia siap akan bersikap mosi tidak percaya kepada Jokowi.

“Kami mendesak DPR, khsusunya partai Koalisi Merah Putih (KMP) untuk kritis perihal RAPBN. Jika perlu mereka menolaknya. Namun jika ada pengajuan, dan ditolak, maka kita lakukan mosi tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi-Jk,” tegasnya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)