Pemerintah Jokowi Diprediksi kan Gagal Membayar Utang pada Tahun 2016

JAKARTA (voa-islam.com)- Menurut catatan BI, utang luar negeri pemerintah hingga kwartal I 2015 sebesar US$ 151,312 miliar. Sedangkan utang luar negeri swasta senilai US$ 164,673 miliar.

Secara keseluruhan utang luar negeri pemerintah dan swasta mencapai US$ 315,985 miliar atau sebesar Rp. 4.202 triliun.

Menurut pengamat ekonomi dan politik, Salamuddin Daeng, sepanjang pemerintahan Jokowi (kwartal IV 2014 – kwartal Pertama 2016) utang luar negeri pemerintah meningkat US $21,576 miliar, dan swasta meningkat senilai US $22,657 miliar, sehingga secara keseluruhan utang luar negeri meningkat Rp.588,30 triliun.

"Sementara utang dalam negeri pemerintah dalam bentuk surat utang negera mencapai Rp. 1,327,44 triliun dan mengalami peningkatan senilai Rp.235,09 triliun antara September 2014 – Desember 2015. Pemerintahan Jokowi adalah yang paling berprestasi dalam menciptakan utang," katanya, melalui siaran pers yang diterima voa-islam.com.

Ia menjelaskan, utang yang besar akan semakin menambah resiko yang dihadapi Indonesia, baik swasta maupun pemerintah. "Sebagaimana diketahui bahwa Perusahaan telekomunikasi Trikomsel gagal bayar terkait obligasi dolar Singapura pada tahun 2015 akibat defresiasi rupiah."

Demikian pula dengan penambang batubara Berau Coal Energy Tbk gagal bayar, setelah Bumi Resources Tbk sebelumnya juga gagal bayar pada 2014. "Besar kemungkinan pemerintah Jokowi akan gagal bayar pada tahun 2016 dikarenakan APBN yang jauh dari target."

Data BI menyebutkan utang luar negeri dan investasi asing dalam surat utang Negara dan swasta telah menyebabkan defisit pendapatan primer yang besar yang mencapai US$ 28,15 miliar sepanjang tahun 2015, yang berarti bahwa uang yang keluar dari ekonomi Indonesia sebesar Rp. 374,41 triliun tanpa ada penggantinya.

Sekarang Pemerintah dan Swasta saling bersaing untuk menyelamatkan diri masing masing. Bahkan pemerintah menetapkan bunga obligasi lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito perbankkan, dalam rangka mencari uang untuk menambal ABPN.

"Tindakan pemerintah ini akan mempercepat ambruknya sektor keuangan, khususnya perbankan nasional." (Robi/voa-islam.com)