Lahirnya UU Tax Amnesty karena DPR RI Ditekan?

JAKARTA (voa-islam.com)- Anggota DPR RI dari Komisi XI, Ecky Awal Mucharam mengomentari UU yang telah disahkan pemerintah tanpa adanya pro dan kontrak dari Wakil Rakyat. Menurutnya, situasi itu terjadi menandakan bahwa tidak ada lagi hati nurani yang hidup. Bahkan dapat diduga takut penguasa.

"Ruang publik, ketika tidak ada perbedaan dan pro-kontra menandakan telah matinya nurani. Lalu nyali-nyali orang-orang dapat dikatakan sudah hilang saat dihadapkan oleh penguasa. Karena itu saya mengapresiasi Yayasan Satu Keadilan untuk lakukan judical review ke Mahkamah Konstitusi (MK)," sampainya, Kamis (14/07/2017), di Cikini, Jakarta.

Ecky yang dari fraksi PKS mengaku bahwa partainya memang tidak dapat berbuat banyak, walau partai dakwah tersebut kenyataannya telah menolak adanya UU TA tersebut. "Tugas kami memperjuangkan. Dan itu telah dikumandangkan, juga disampaikan. Akan tetapi pada prosesnya 90 persen dari, saat proses mengesahkan UU justru dilakukan tertutup. Akhirnya publik pun terbatas mendapatkan info apa sebenarnya TA tersebut. Dan saya pun mendorong, tapi kenyataannya gagal karena kalah suara," katanya.

Malah yang cukup dirasakan aneh menurutnya yakni saat pengesahan itu, dalam sidang paripurna tidak satupun yang berani berdebat dan sebagainya. "Bahkan di ruang paripurna, tidak ada dialektika dan perdebatan saat UU itu ingin disahkan," sambungnya singkat.

Partai-partai yang ada saat RUU menurutnya pada saat itupun sebetulnya tidak mendukung penuh. Misalkan, lanjutnya, ada partai yang memberikan catatan bahwa mendukung tetapi ada yang dikecualikan.

"Fakta politik bahwa ada partai yang menolak krusial ada benarnya. Bahkan UU TA itu, seperti PDIP yang mendukung namun sesungguhnya memberikan catatan. Dapat dikatakan terkesan menolak. Hanya Gerindra yang tidak tinggalkan catata," ungkapnya. (Robi/voa-islam.com)