AMJU Ajak Masyarakat DKI Berpikir: Layakkah Ahok yang Tanpa Prestasi & Minim Etika menjadi Gubernur

JAKARTA (voa-islam.com)- Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) mengajak masyarakat berpikir saat petahana, Basuki Tjhaja Purnama atau Ahok maju sebagai Cagub DKI mendatang. AMJU, melalui Koordinatornya, Jamran mengatakan demikian karena sebagaimana diketahui, selama Ahok memimpin hampir tidak ada prestasi untuk Ibukota. Malah menurutnya cenderung sangat tidak layak.

"Tentunya banyak argumentasi dan alasan yang jelas, mengingat prestasi maupum prilaku yang menurut sebagian rakyat Jakarta sangat tidak layak. Jika melihat kondisi Jakarta saat ini, layakkah kita sebagai warga Jakarta memilih Gubernur dzolim untuk melanjutkan kembali jabatannya? Pertanyaan ini tentu juga kita bisa pertanyakan lagi kepada Parpol pendukungnya (Nasdem, hanura dan Golkar)  dan juga Parol lainnya yang nanti tiba-tiba mendukung petahana ini," katanya, melalui rilis yang didapat voa-islam.com.

Menurutnya, setidaknya ada beberapa poin dasar mengapa Ahok tidak pantas menjadi Gubernur DKI periode mendatang. Pertama, soal kasus hukum Ahok. Sebut saja soal Sumber Waras dan tanah Cengkareng.

"Yang dihadapi petahana ini pada kasus korupsi di RSSW. Pembelian tanah di Cengkareng, dan tanah BMW. Semua sangat terang dan jelas, petahana mempunyai andil besar merugikan negara dalam jumlah yg sangat luar biasa. Bahkan untuk RSSW sudah melalui audit investigasi BPK itupun masih bisa lolos. Semua itu berkat lindungan Yang Mulia Presiden Indonesia saat ini."

Selanjutnya persoalan dan kasus reklamasi yang menurutnya ada muatas koruptif di sana." Masalah selanjutnya kasus reklamasi yang patut diduga sarat muatan korupsi dana CSR yg tidak dapat dipertanggungjwabkan penggunaannya, serta izinnya yang dikeluarkan sangat merugikan nelayan yang selama ini memanfaatkan pantainya sebagai sumber kehidupan rakyat kecil di pesisir pantai Jakarta Utara."

Selain itu, petahana juga dinilainya mempunyai kinerja yang sangat buruk. "Prestasi sang petahana sangatlah buruk. APBD yang tidak terserap dengan sempurna, bahkan mendapat teguran dari pemerintah pusat mengenai ini. Hubungan politik yang tidak harmonis dengan legislatif memperburuk situasi kerja dan hanya menghasilkan kegaduhan yang tidak kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dengan baik. Bahkan kepada hubungan kerja dengan lemabaga terkecil di masyarakat, yaitu RT dan RW pun mengalami kendala yang sangat fatal. Serta angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat. Dan banyak lagi masalah yang timbul dan mengakibatkan sebagian masyrakat Jakarta muak dan jenuh terhadap problem yang disebabkan oleh arogansi petahana ini. Dalam poin ini sudah jelas masyarakat paham benar bagaimana pola pikir,  ucapan dan kata-kata yang kotor dan selalu merendahkan orang lain." (Robi/voa-islam.com)