Wapres Sebut PAUD Terpapar Radikalisme, LPA Generasi: Belum Tentu Benar

JAKARTA (voa-islam.com)—Belum lama ini, Wakil Presiden Ma’aruf Amin menyebutkan banyak lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengajarkan radikalisme.

Hal itu ia sampaikan usai meninjau pencegahan stunting di Desa Tangkilsari, Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, Rabu (27/11/2019).

"Bahkan sejak masih PAUD itu ada ajaran radikalisme, itu yang menjadi perhatian kita bersama," katanya pada wartawan.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak Generasi Ena Nurjanahmenanggapi pernyataan Wakil Presiden tersebut.

“Ada yang perlu diperhatikan dari ungkapan tersebut, ajaran radikalisme seperti apa yang dimaksudkan oleh Wapres agar tidak dianggap sebagai wacana yang terlalu mengada-ada,” ujar Ena dalam keterangan tertulisnya yang diterima Voa Islam, Selasa (3/12/2019).

Menurut Ena, menceritakan sejarah yang berdarah-darah belum tentu bermakna radikalisme. Bisa jadi itu karena  gurunya  kurang memahami cara yang tepat dalam menyampaikan kisah sejarah kepada anak-anak PAUD.

“Berarti yang patut menjadi bahan evaluasi adalah cara mengajar guru yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar mampu menyampaikan kisah sejarah  disesuaikan dengan tahapan usia anak, bukan dengan membuat klaim bahwa guru mengajarkan radikalisme,” ungkap Ena

Jadi, jelas Ena, alangkah baiknya untuk tidak  langsung membuat penilaian hanya karena melihat tanpa mengenali dan memahami fakta yang ada di lapangan.

“Ketika pelabelan terjadi terhadap para pengajar PAUD, pasti akan menimbulkan banyak perdebatan, terutama bagi para pegiat PAUD. Mereka pasti kecewa bahkan bisa jadi marah dengan sangkaan yang belum tentu benar,” jelas Ena.

Ena menyebutkan berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menyebutkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak-anak Usia Dini (PAUD)di Indonesia baru sekitar 37,92 persen. Jadi masih banyak anak-anak usia dini di Indonesia yang belum mendapat pendidikan dan ini seharusnya lebih menjadi perhatian pemerintah.

“Karena menjadi tanggung jawab negara sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang.  Fokus utama pemerintah semestinya memperbanyak berdirinya PAUD serta menghadirkan guru PAUD yang terdidik dan berkualitas bagi terpenuhinya hak pendidikan anak usia dini,” ujar Ena.* [Syaf/voa-islam.com]