Tekan Mobilitas, Pemerintah Harus Siapkan Kebutuhan Masyarakat

JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota Komisi II Fraksi PKS DPR RI Mardani Ali Sera menanggapi kebijakan pemerintah atas penanganan lonjakan kasus Covid-19 yaitu dengan pemberlakuan PPKM Darurat.

Lonjakan kasus ini disebabkan oleh penyebaran varian delta dan menghasilkan cluster keluarga. Hal ini menurut Mardani yang seharusnya menjadi perhatian serius dan ditangani lebih awal oleh pemerintah.

“Cluster keluarga artinya berat sekali. Karena ada hampir 60 juta keluarga di Indonesia yang harus dijaga. Dan itulah yang menyebabkan Bed Occupancy Ratio dan ICU menjadi kewalahan karena memang sudah memasuki cluster keluarga,” tuturnya.

Ketua DPP PKS ini menyampaikan ada dua catatan terkait kebijakan PPKM darurat yang telah dilaksanakan selama hampir dua minggu terakhir, yang dinilai masih kurang efektif dalam menekan mobilitas.

“Ada dua catatannya, pembatasannya melalui pendekatan yang buat saya tanggung dan setengah-setengah. Mulai dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM darurat, tetapi kalau kita melihat Google Traffic itu jumlah mobilitas tidak berkurang drastis hanya 20-30 persen. Kedua, kita tidak menggunakan pendekatan teknologi, padahal lebih sederhana. Pakar teknologi sudah banyak mengemukakan bisa melalui SMS blasting untuk semua hidupkan GPS sehingga akan ketahuan di Google Traffic,” jelas Mardani.

Terkait anggaran bantuan sosial oleh pemerintah, Mardani mengungkapan bahwa sebenarnya pemerintah bukan kekurangan anggaran, justru masih kesulitan dalam pendistribusian bantuan. Penyerapan anggaran nasional hingga bulan Juli masih rendah yaitu sekitar 28 persen dan masih dapat dioptimalkan oleh pemerintah.

“Yang pertama terkait data, data, data. Data kita itu berantakan. Harusnya bisa open bidding dan kerja sama dengan LSM terbaik kita yang track record-nya bagus. Kedua, karakter birokrasi kita itu belum melayani. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Padahal birokrasi kita sudah ada prinsip yaitu reformasi birokrasi. Dimana seharusnya miskin struktur kaya fungsi, sekarang terbalik, strukturnya banyak, fungsinya sedikit. Nah itu yang membuat akhirnya orang-orang berlomba-lomba menjadi pejabat struktural,” tutur politisi PKS tersebut.

Lebih lanjut, Mardani juga mengatakan kepemimpinan yang lemah adalah penyebab dari ketidakefektifan PPKM darurat ini. Ia menilai, ada beberapa keputusan dari pusat yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo namun tidak dilakukan hingga ke tingkat daerah. Sehingga membutuhkan pembenahan dalam pelaksanaannya.

“Harusnya dari awal kalau kebijakannya tepat, tidak berlarut-larut, tidak akan membuat demikian banyak orang berat melaksanakan, cost-nya juga tidak akan setinggi sekarang. Dari awal sudah salah, tidak akurat karena tidak melibatkan pakar. Dan komen-komennya meremehkan Covid, kemudian masyarakat yang jadi korban,” imbuhnya.

Sebagai penutup, Mardani menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang dilaksanakan. Menurutnya, selama kasus belum bisa tertangani, maka mobilitas harus tetap diturunkan agar tidak semakin menyebar. Ia juga mengajak masyarakat untuk bertanggung jawab dengan keluarga dan sekitar dengan paling tidak menggunakan masker.

“Yang dilakukan tentu yang pertama meminta pemerintah untuk bertanggung jawab. Pemerintah itu punya anggaran, punya pasukan, punya ASN, ayo jagain rakyat. Pemerintah bikin kebijakan tegas untuk mencegah mobilitas, dan juga siapkan kebutuhan masyarakat untuk dapat mencegah mobilitas dan penyebaran virus," tutupnya.* [Ril/voa-islam.com]