Sebanyak 100 tokoh anti neolib berkumpul mendeklarasikan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).
Deklarasi para ekonom dan politisi pro rakyat itu dilakukan di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (9/2).
Mereka terdiri dari 11 deklarator yang didukung para ekonom dan politisi serta ilmuwan politik kawakan seperti Sri Bintang Pamungkas, Sri Edy Swasono, Mochtar Mas’ud, Zulharial, Mustofa, Sediono Condronegoro dan lain-lain. Sedangkan para deklarator antara lain Revrisond Baswir, Hendri Saparini, Syamsul Hadi, Muhammad Yunus, Fahmi, Ahmad Daryoko, Ichsanuddin Noorsy dan lain-lain. Deklarasi dihadiri 500 aktivis politik dan di Jakarta.
Kepada Suara Islam Online, Revrisond Baswir yang membacakan deklarasi menolak jika dikatakan AEPI merupakan perkumpulan para tokoh ekonomi dan politik oposan anti rezim SBY yang dikenal sebagai pemerintahan pro neolib tersebut.
“Memang semua deklarator pro rakyat dan anti neolib. Tetapi bukan berarti AEPI sebagai organisasi baru yang akan diarahkan sebagai oposan terhadap pemerintahan SBY,” tegas Dosen Fakultas Ekonomi UGM tersebut.
Sementara itu salah seorang deklarator, Hendri Saparini, menegaskan pemerintahan saat ini belum mampu menyediakan pendidikan dan penghidupan yang layak bagi rakyat miskin.
“Pemerintah hanya bisanya mengutak-atik APBN, sementara kesejahteraan rakyat belum tercapai. Padahal APBN meningkat 400 persen dari Rp 250 triliun (2000) menjadi Rp 1047 triliun (2010),” tegas ekonom pro rakyat kecil tersebut.
Menurutnya, politik APBN perlu diluruskan, apalagi obligasi suku bunga mencapai 10 persen sementara di negara lain hanya 3 persen. Sedangkan kebijakan perdagangan dan industri hanya diarahkan untuk ekonomi global sehingga merugikan masyarakat kecil. Kebijakan perdagangan dan industri sekarang ini membawa kembali Indonesia seperti zaman kolonial. (Lim)