Kerusuhan Etnik Meluas, Kirgistan Keadaan Darurat

Negara Asia Tengah Kirgistan dinyatakan dalan keadaan darurat menyusul kerusuhan etnik yang meluas di wilayah Selatan  antara suku Uzbek melawan pemuda-pemuda Kirgyz, Sabtu 12 Juni lalu. Kementrian Kesehatan Kirgistan mengumumkan jumlah korban tewas mencapai 79 jiwa  dan luka-luka sebanyak 1.063 jiwa.

Sejak terjadi kudeta atas Presiden Kurmanbek Bakiyev April lalu, Kirgistan senantiasa dirundung kerusuhan, terutama di wilayah  Osh, Kirgistan Selatan, daerah asal-usul Presiden terguling itu.

Keadaan darurat terpaksa diambil setelah pemerintah merasa tak berdaya menghentikan kelompok-kelompok bersenjata membakar habis rumah dan usaha etnik Uzbek di beberapa bagian kota Osh. Bentrokan senjata berkobar hingga tga hari tiga malam, menggunakan senapan, batang besi dan bom minyak. Kekerasan dan penembakan meluas ke wilayah Jalalabad yang  tempat bentrokan mematikan bulan lalu.

Pemerintahan sementara Kirgistan merasa perlu untuk meminta bantuan Rusia dalam rangka meredakan kerusuhan yang terjadi : "Kami memerlukan masuknya kekuatan dari luar, pasukan bersenjata untuk menenangkan keadaan," kata pemimpin pemerintah sementara Roza Otunbayeva pada wartawan. "Kami telah minta pada Rusia untuk membantu dan saya telah menandatangani surat itu untuk Presiden Dmitry Medvedev."

Namun Rusia, agaknya masih enggan untuk ikut campur tangan :, Sekarang bukan waktunya bagi negara itu untuk campur tangan. Itu konflik internal dan untuk sekarang ini Rusia tidak melihat kondisi mengambil bagian dalam pemecahannya," ujar Natalya Timakova, juru bicara Presiden Rusia Medvedev, sebagaimana dikutip oleh kantor berita Interfax. Namun begitu, Rusia menyatakan siap membantu misi kemanusiaan, evakuasi korban dan medis.

Organisasi Konferensi Islam (OKI), Ahad 13 Juni menyeru kelompok bertikai di Kyrgyzstan menahan diri. Sekjen OKI Ekmeleddin Ihsanoglu menyeru Kyrgyzstan kembali tenang setelah bentrokan etnik dan kerusuhan di kota Osh," demikian bunyi pernyataan OKI seperti dikutip Antara. Ihsanoglu mendesak seluruh masyarakat Kyrgyzstan "menahan diri dan tetap saling hidup damai di bawah norma hukum." Republik Kyrgyzstan yang penduduknya mayoritas Muslim adalah salah satu dari dari 57 negara anggota OKI yang berpusat di Jeddah itu.

Sementara itu mantan Presiden Kirgistan Kurmanbek Bakiyev yang tinggal di pengasingan di Minsk, Belarus,  membantah terlibat dalam gelombang kerusuhan itu. Bakiyev dalam sebuah pernyataan mengatakan laporan-laporan tentang keterlibatannya dalam kerusuhan itu adalah "kebohongan yang memalukan" dan pemerintah sementara yang menggantikannya setelah pemberontakan April lalu terbukti tidak mampu mengatasi aksi kekerasan itu.

Kerusuhan di Kirgistan juga menimbulkan keprihatinan sekaligus kecemasan internasional. Selain OKI, Negara Uni Eropa juga khawatir keadaan yang terjadi di Kirgistan, dimana terdapat pangkalan militer Rusia maupun Amerika. Ketua bidang luar negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, Senin 14 Juni mengatakan bahwa pihaknya sangat mencemaskan kerusuhan yang terjadi di Kirgistan dan menyerukan perlunya gerakan untuk membentuk pemerintah yang stabil.

Antara melaporkan, Ashton, yang berbicara dengan para wartawan pada saat dia tiba untuk melakukan pertemuan dengan menteri-menteri luar negeri Uni Eropa di Luksemburg, mengatakan bahwa dia telah menyinggung masalah ini dengan para perwakilan khusus Uni Eropa untuk Asia Tengah, Pierre Morel. "Morel akan segera kembali ke wilayahnya" untuk mencari tahu bagaimana Uni Eropa bisa membantu bentrokan antar suku di negara tersebut.

Sementara itu, Uzbekistan,   negara tetangga Kirgistan  mengatakan lebih dari 80.000 etnis Uzbekistan, kebanyakan wanita dan anak-anak, telah menyelamatkan diri dari pertempuran itu dan kini ditampung di tenda-tenda yang segera didirikan di sepanjang perbatasan. Dalam kaitan ini kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) memperingatkan terjadinya krisis kemanusiaan yang makin gawat.

Sementara pihak mengkhawatirkan keadaan Kirgistan akan kembali seperti terjadi Revolusi Tulip pada 1990, dimana ratusan ratusan rakyat meninggal dalam sebuah kudeta berdarah perebutan kekuasaan. (msa dari berbagai sumber)