MUI Jabar: Sertifikasi Ulama Usulan Ngawur

Bandung (SI ONLINE) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menilai usulan sertifikasi ulama yang diutarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) sebagai upaya deradikalisasi untuk mencegah gerakan terorisme di Indonesia adalah sebuah usulan ngawur.

"Apalagi ini, sertifikasi ulama. Saya kira itu usulan yang ngawur dan tidak jelas arahnya," kata Ketua MUI Jawa Barat KH Hafidz Utsman, Selasa (11/9/2012) seperti dirilis Antaranews.

Pihaknya menilai, jika usulan tersebut jadi dilakukan untuk seluruh ulama di Indonesia maka akan ada kesan tumpang tindih dalam penanganan masalah terorisme di negeri ini.

"Apabila usulan ini jadi maka akan tumpang tindih. Harus dikoordinasikan dulu antarlembaga terkait. Dan memangnya, kalau ini sampai jadi dilakukan maka lembaga mana yang akan melakukannya," kata dia.

MUI Jawa Barat sendiri, kata Hafidz, menyatakan siap jika dimintai pendapatkan oleh BNPT untuk diajakan berdiskusi mengenai masalah terorisme termasuk tentang usulan sertifikasi ulama.

"Kalau mereka mengundang kami untuk berbicara dalam satu forum tentang terorisme atau tentang masalah usulan ini. Kami siap," katanya.

Sebelumnya diberitakan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengusulkan agar para ulama mendapatkan sertifikasi dari negara. Menurut BNPT, sertifikasi da'i dan ustad adalah salah satu cara mencegah ajaran radikal. Hal itu sudah dilakukan oleh negara Singapura dan Arab Saudi.

"Dengan sertifikasi, maka pemerintah negara tersebut dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi," kata Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris dalam diskusi Sindoradiao, Polemik, bertajuk "Teror Tak Kunjung Usai" di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (8/9/2012).

BNPT sendiri sudah melakukan pengamatan langsung di kedua negara tersebut. Hasilnya, kedua negara tersebut mampu menekan ajaran radikal.

"Pengamatan kami, Singapura dan Arab Saudi yang telah melaksanakan deradikalisasi secara efektif," kata guru besar Politik Hukum Islam UIN Alauddin Makassar itu.

red: shodiq ramadhan