Dituding Beraliran Wahabi, Sejumlah Warga Sampang Demo Tolak Kedatangan Presiden PKS

Sampang (SI Online) - Sejumlah warga Sampang yang mengatasnamakan diri Forum Rakyat Sampang Antiantek Wahabi berunjuk rasa di monumen kota itu, Senin pagi (3/6/2013). Mereka menolak kedatangan Presiden PKS Anis Matta di Sampang dengan berbagai alasan.

Ada tiga tuntutan yang disampaikan pengunjuk rasa ketika itu. Yakni menolak kehadiran tokoh partai terlibat kasus dugaan korupsi di Kabupaten Sampang, karena menurut mereka, korupsi merupakan bentuk perbuatan yang menyengsarakan rakyat.

Para pengunjuk rasa itu juga meminta pemerintah daerah tidak memfasilitasi berkembangnya ajaran Wahabi di Kabupaten Sampang secara khusus dan Madura pada umumnya, karena dikhawatirkan akan meresahkan masyarakat. Sedangkan PKS menurut para pengunjuk rasa itu merupakan partai politik berkedok agama dan beralihan Wahabi.

Tuntutan lain yang juga disampaikan pengunjuk rasa menolak kehadiran tokoh PKS ke Kabupaten Sampang, karena mereka beralasan Kota Sampang tak ingin didatangi oleh partai yang sebagian pengurusnya terlibat dalam kasus dugaan korupsi, yakni kasus suap impor daging sapi.

PKS tidak menganut aliran tertentu

Menanggapi demonstrasi warga yang menolak kedatangan dirinya dengan alasan beraliran Wahabi, Anis Matta membantah tudingan itu. Anis bahkan balik menuding hal itu untuk kepentingan politik.

"Saya kira tuduhan itu untuk kepentingan politik. Jadi tidak benar jika PKS berpaham Wahabi," kata Anis Matta, di Sampang, Madura, Senin malam (3/6/2013).

"PKS tidak menganut aliran tertentu. PKS partai dakwah dan merupakan wadah perjuangan umat Islam yang terdiri dari berbagai ormas Islam, seperti Muhammadiyah, NU, dan Persis," katanya.

Soal kasus korupsi sapi yang kini melilit PKS, Anis Matta menjelaskan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq itu murni merupakan kasus pribadi dan tidak ada kaitannya dengan partai.

"Tapi kendatipun demikian, jika Ustad Luthfi nantinya memang terbukti bersalah berdasarkan hasil keputusan pengadilan, kami jajaran fungsionaris partai akan meminta maaf kepada masyarakat," kata mantan Sekjen PKS selama beberapa periode itu.

red: shodiq ramadhan