Reaksi Ulama Dunia Sikapi Pro Kontra Deklarasi Khilafah Oleh ISIS

SYAMS (voa-islam.com) - Pro-Kontra deklarasi khilafah oleh ISIS di bumi Syams memang cukup menyita perhatian umat Islam. Di saat sebagian mujahidin mulai mendekatkan hati untuk berbaiat terhadap “Khalifah Ibrahim”  Abu Bakr Al Baghdady dari kelompok mujaidin ISIS, juga menyusul dukungan mengalir dari sayap jihad kelompok Thaliban Pakistan, MIT, Jaysul Islam dan Mujahid Mindanao dan beberapa khatibah lainnya.

Muncul pernyataan sial penolakan dan permohonan ralat atas deklarasi khilafah oleh Daulah Islamiyah Irak dan Syam (ISIS),sebagaimana yang di lansir oleh Situs Irak-amsi.com, Lembaga Ulama Al Muslimin (Badan Ulama Islam) yang merupakan himpunan ulama Sunni Iraq menyeru kepada pihak yang mengumumkan apa yang mereka sebut sebagai khilafah Islamiyah di Iraq dan Syam untuk meralat kembali pengumuman tersebut dan membantu revolusi, dalam rangka mengutamakan maslahat umat dan Negara

Himpunan ulama Sunni Iraq menilai Pengumuman deklarasi khilafah saat ini belum tepat adanya, karena wilayah tersebut masih dalam wilayah perang, di sisi lain belum adanya kesiapan secara matang sehingga di khawatirkan menyebabkan kegagalan yang berujung pada sesuatu yang tak diinginkan.

Selain itu Sebagaimana pengumuman khilafah terjadi sepihak tanpa ada musyawarah dengan penduduk Iraq dan Suriah, tidak ada akad pula dengan ahlul halli wa al aqdi (wakil dari umat) sedangkan mereka adalah dasar bagi bai’at

Di sisi lain Dewan Syariah oposisi di Suriah, Selasa (01/07), enggan mengakui ‘Negara Khilafah’ yang di deklarasikan organisasi Daulah Islamiyah Irak dan Syam (ISIS) awal Ramadhan 1435 Hijriah kemarin.

Dalam sebuah pernyataan bersama, Dewan Syariah faksi perlawanan Suriah mengungkapkan bahwa deklarasi itu ‘tidak sah baik menurut Syariat maupun akal

“Klaim ISIS tentang batalnya kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi Islam lainnya karena sudah di deklarasikannya Khilafah merupakan klaim yang tidak sah dan sangat tidak benar,” tegas pernyataan tersebut.

Pernyataan itu sendiri ditandatangani Dewan Syariah faksi-faksi besar oposisi Suriah, seperti Dewan Syariah Jabhah Islamiyah, Majlis Syura Mujahidin di daerah Timur, Dewan Syariah Pusat di daerah Timur, Dewan Syariah Jaisy Al-Mujahidin, Dewan Umum Ulama Islam di Suriah, Dewan Syariah di Idlib, Dewan Syariah Aleppo dan Dewan Syariah di Pesisir.

Perlu diketahui, sebagian besar Dewan Syariah yang ikut bertanda tangan dalam pernyataan tersebut merupakan Dewan Syariah dari faksi-faksi yang bersinggungan dengan ISIS di Suriah sejak akhir tahun lalu.

Tak ketinggalan Hizbut Tahrir, salah satu organisasi Islam yang paling menonjol menyerukan khilafah Islamiyah yang melihat khilafah sebagai solusi untuk semua masalah umat Islam.

Namun, Dr. Mush’ab Abu Arqub, anggota Divisi Media Hizbut Tahrir Palestina, melihat ISIS perlu menunda sebentar pengumuman tersebut. “Kami berpihak kepada penegakan kekhalifahan Islam. Khilafah mana pun yang menegakkan syariat Allah dan memenuhi persyaratan khilafah, maka kami akan membaiatnya,” ungkapnya dalam wawancara dengan ZamanPress.

Namun, Abu Arqub melihat gambaran tentang Daulah Khilafah yang di deklarasikan oleh ISIS belumlah jelas. Mestinya, saat khilafah diumumkan, ada yang namanya akad baiat, yang berarti sebuah pemerintahan yang berhukum dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah.

Bahkan Al Allamah Rafi’ Ar Rafi’I mufti Sunni Iraq mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap para milisi bersenjata yang menentang pemerintahan Maliki dari Syiah yang kini menguasai sejumlah wilayah di Iraq dan menolak gerakan deklarasi khilafah versi ISIS demikian lansir Al Arabiya Sabtu, (15/06/2014).

Pemimpin gerakan Salafi Jihadi Yordania, Muhammad Asy-Syalabi yang juga dikenal sebagai Abu Sayyaf, mengatakan bahwa gerakannya saat ini menunggu  pendapat ualama umat untuk menentukan sikapnya atas Deklarasi Khilafah Islam oleh Daulah Islam Irak dan Syam (ISIS), Ahad 1 Ramadhan 1435.

“Deklarasi Khilafah dan sumpah setia kepada Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai Khalifah Islam, perlu pendapat ahlul halli wal aqdi sebagai panutan untuk menyikapinya,” ungkapnya Abu Sayyaf seperti dilansir Kantor Berita As Sabil, Senin 30 Juni 2014.

Tentang isu baiat elemen yang menyebut dirinya Majelis Syuro Anshar Syariah Yordania kepada Syaikh Al-Baghdadi, Abu Sayyaf menjawab, tidak pernah mendengar nama majelis itu sebelumnya

Bahkan Syaikh Abu Muhamad Al Maqdisi juga memberikan Kritik serta nasehat kepada ISIS atas deklarasi khilafah tersebut sebagaimana dilansir oleh Al Arabiya news, 2 Juli 2014.

Ini bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi hanya diperbincangkan, karena masalah penegakan khilafah adalah sesuatu yang muliya dan urusan besar dalam syariat islam. Sehingga setiap pihak, seyogyanya menahan setiap amarah dalam mesikapi pro dan kontra bukan malah menjadi ajang perselisihan umah.

Karena khilafah dalam sejarah telah membuktikan sebagai wadah umat islam dalam mewujudkan persatuan, bukan justru menimbulkan perpecahan. [Protonema/dbs/adivammar/voa-islam.com]