10.400 Lebih Tersangka Ditahan Terkait Kudeta yang Gagal di Turki

ANKARA, TURKI (voa-islam.com) - Lebih dari 10.400 tersangka telah ditahan sejauh ini menyusul kudeta yang gagal pada Jumat lalu, wakil ketua Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) mengatakan hari Kamis (21/7/2016).

Berbicara pada konferensi pers setelah pertemuan Dewan Pimpinan Pusat Partai AK, juru bicara Yasin Aktay mengumumkan angka terbaru dari para tersangka yang ditahan sejak kudeta yang gagal hari Jumat.

"10.410 tersangka, termasuk 287 petugas polisi, 7.423 tentara, 2.014 anggota peradilan dan 686 warga sipil telah dibawa ke tahanan, sejauh ini," kata Aktay.

Selain itu, juru bicara itu mengatakan bahwa Wakil Presiden AS Joe Biden melakukan panggilan telepon ke Perdana Menteri Turki Binali Yildirim dan mengatakan permintaan resmi Ankara untuk ekstradisi Fetullah Gulen, tersangka utama yang terkait dengan upaya kudeta yang gagal hari Jum'at, akan diteliti dengan seksama dan secepatnya.

"Biden menelepon Perdana Menteri kami karena upaya kudeta dan menyampaikan keinginannya untuk melewatinya," katanya.

Pada hari Selasa, Perdana Menteri Turki menegaskan bahwa permintaan resmi telah dikirim ke AS untuk ekstradisi Fetullah Gulen yang tinggal di Pennsylvania.

Saat memimpin pertemuan kelompok Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) yang berkuasa di parlemen di Ankara, Binali Yildirim mengkritik AS karena "bertubi-tubi" meminta Turki untuk memberikan bukti keterlibatan pengkhotbah yang berbasis Pennsylvania itu dalam kudeta sebelum mengekstradisi dia.

Selain itu, Aktay mengatakan dia "kesulitan memahami" kritik dari Eropa terhadap keadaan darurat negara Turki yang telah disetujui oleh parlemen Kamis untuk jangka waktu tiga bulan.

Setidaknya 246 orang, termasuk anggota pasukan keamanan dan warga sipil, tewas di Istanbul dan Ankara, dan lebih dari 1.500 lainnya luka-luka ketika mereka memprotes upaya kudeta.

Pemerintah Turki telah mengatakan kudeta tersebut diselenggarakan oleh pengikut Fetullah Gulen, yang dituduh menjalankan kampanye lama  untuk menggulingkan negara melalui infiltrasi di lembaga-lembaga Turki, khususnya militer, polisi, dan pengadilan, membentuk apa yang disebut "negara paralel." (st/aa)