PBB: Myanmar Berusaha Lakukan Pembersihan Etnis Muslim Rohingya

RAKHINE, MYANMAR (voa-islam.com) - Seorang pejabat tinggi PBB mengatakan pihak berwenang Myanmar telah meningkatkan penindasan terhadap Muslim Rohingya di negara itu, dan benar-benar melakukan kampanye "pembersihan etnis" terhadap anggota komunitas masyarakat tersebut.

John McKissick, kepala Komisaris Tinggi PBB untuk kantor Pengungsi di kota resor pantai selatan Bangladesh, Cox Bazar, mengatakan pada hari Kamis (24/11/2016) bahwa militer dan Polisi Penjaga Perbatasan Myanmar telah "terlibat dalam penghukuman kolektif terhadap Rohingya" sejak 9 Oktober, ketika orang-orang bersenjata menyerang tiga pos polisi di kota Maungdaw di negara bagian Rakhine barat, dan menewaskan sembilan polisi.

Dia menambahkan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah "membunuhi orang, menembak mereka, menyembelih anak-anak, memperkosa para wanita, membakar dan menjarah rumah-rumah, memaksa orang-orang untuk menyeberangi sungai" ke negara tetangga Bangladesh.

"Sulit bagi pemerintah Bangladesh untuk menyerap jumlah besar (pengungsi-Red), menurut saya tidak ada pilihan lain, karena satu-satunya pilihan lain adalah kematian dan penderitaan," kata McKissick.

Pejabat senior PBB itu lebih lanjut mencatat bahwa membiarkan perbatasan terbuka "akan lebih mendorong pemerintah Myanmar untuk melanjutkan kekejaman dan mendorong mereka sampai mereka telah mencapai tujuan akhir mereka membersihkan etnis minoritas Muslim di Myanmar."

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Bangladesh mengatakan "ribuan warga Myanmar tertekan termasuk perempuan, anak-anak dan orang tua terus menyeberangi perbatasan" meskipun penjaga perbatasan Bangladesh telah mencoba untuk mencegah mereka masuk.

"Ribuan lebih telah dilaporkan berkumpul di perbatasan," kementerian itu menunjukkan.

Sebanyak 30.000 orang diperkirakan telah mengungsi dan ribuan lainnya melarikan diri ke Bangladesh setelah gelombang baru kerusuhan di Myanmar Rakhine, kata PBB.

Puluhan ribu Rohingya belum menerima bahan makanan penting dan komoditas dasar setelah militer Myanmar menyatakan Maungdaw sebagau sebuah "zona operasi" awal bulan lalu. wartawan asing dan pemantau hak asasi manusia juga telah dilarang masuk ke daerah itu.

Awal pekan ini, Human Rights Watch merilis citra satelit, menunjukkan lebih dari 1.200 rumah telah diratakan dengan tanah di desa-desa Rohingya selama enam pekan terakhir.
citra satelit ini

PBB mengatakan Rohingya adalah salah satu minoritas yang paling teraniaya di dunia. Pemerintah Myanmar menyangkal kewarganegaraan penuh kepada kelompok tersebut, dan menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh terlepas dari fakta bahwa mereka telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi. (st/ptv)