HRW Serukan Penyelidikan Internasional atas 'Pembantaian Rabaa' 2013 oleh Junta Militer Mes

AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - Sebuah kelompok hak asasi manusia menyerukan penyelidikan internasional terhadap tindakan keras mematikan terhadap pendukung Ikhwanul Muslimin (IM) yang kemudian dilarang selama protes 2013 di Mesir.

Human Rights Watch (HRW) mengatakan pada hari Senin (13/8/2018) bahwa pihak berwenang Mesir telah gagal menyelidiki atau mengadili satu pun anggota pasukan keamanan yang bertanggung jawab atas pembantaian di Alun-alun Rabaa al-Adawiya di Kairo.

Kelompok hak asasi manusia itu mengatakan serangan terhadap demonstrasi duduk itu menewaskan lebih dari 800 pemrotes dalam hitungan jam dalam "pembunuhan massal terbesar dalam sejarah modern Mesir".

"Lima tahun sejak pembantaian Rabaa, satu-satunya tanggapan dari pihak berwenang adalah mencoba untuk melindungi mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan ini dari keadilan," kata Sarah Leah Whitson, direktur HRW untuk Timur Tengah dan Afrika Utara.

"Tanggapan dari sekutu Mesir untuk kejahatan di Rabaa dan kurangnya keadilan bagi para korban telah sepenuhnya diam."

Pembubaran berdarah itu terjadi berminggu-minggu setelah Muhamed Mursi digulingkan menyusul unjuk rasa yang dimotori kelompok sekuler dan liberal terhadap kekuasaannya selama satu tahun. Pemerintah Mesir mengklaim banyak demonstran bersenjata dan 43 petugas polisi tewas.

Sejak itu ribuan pengunjuk rasa, termasuk Mursi dan para pemimpin Ikhwanul Muslimin lainnya, telah dihukum di pengadilan massal. Pengadilan Mesir pada bulan Juli memvonis mati 75 orang karena berpartisipasi dalam protes.

Kekebalan hukum

Presiden Abdel Fattah al-Sisi bulan lalu menyetujui undang-undang yang memberi kekebalan kepada pejabat militer senior dari penuntutan terkait dengan kerusuhan yang terjadi setelah penggulingan Mursi.

"Tanpa keadilan, Rabaa tetap menjadi luka terbuka. Mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan massal para pemrotes tidak boleh mengandalkan kemampuan untuk melindungi diri dari pertanggungjawaban selamanya," Whitson memperingatkan.

Di antara mereka yang masih menunggu putusan adalah jurnalis foto terkemuka Mahmud Abu Zeid, yang secara luas dikenal sebagai Shawkan, yang pada bulan Mei menerima Hadiah Kebebasan Pers UNESCO.

Ikhwanul Muslimin dilarang menyusul penggulingan Mursi pada Juli 2013 dalam kudeta yang dipimpin oleh Sisi, yang menjadi presiden negara itu setahun kemudian. Sisi terpilih kembali pada bulan Maret tahun ini. (st/AJE)