Irak Tolak Izinkan Pasukan Turki Kembali ke Kamp Bashiqa

BAGHDAD, IRAK (voa-islam.com) - Pemerintah Syi'ah Irak telah menolak untuk mengizinkan pasukan Turki kembali ke negara Arab tersebut setelah keluar dari pangkalan mereka, sebuah lembaga pemikir yang berafiliasi dengan pemerintah di Baghdad telah melaporkan.

Menurut Pusat Studi Strategis Al-Nahrain, langkah itu sejalan dengan upaya pemerintah Syi'ah Irak untuk mengakhiri kehadiran militer Turki di negara tersebut.

Langkah itu telah diadopsi selama beberapa bulan sebelumnya, menahan visa kepada pasukan Turki yang berusaha kembali ke Irak, situs berita Irak melaporkan pada hari Ahad (23/9/2018).

Watheq al-Hashemi, direktur pusat itu, mengatakan keputusan itu telah membantu mengurangi jumlah pasukan Turki secara signifikan.

"Sikap pemerintah yang tidak mengizinkan tentara Turki untuk kembali akan mengakhiri kehadiran militer Turki di Bashiqa tanpa adanya gesekan diplomatik atau militer," katanya.

Kamp Bashiqa, al-Hashemi mengatakan, sepenuhnya diamankan oleh pasukan Syi'ah Irak dan Turki tidak dapat melaksanakan rencana apa pun tanpa sepengetahuan pasukan Irak.

Turki telah melakukan serangan udara terhadap daerah-daerah di Irak utara, yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi para militan Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Para militan tersebut telah melakukan perang separatis mematikan melawan Ankara.

Pada tahun 2014, Turki mengirim pasukan ke Bashiqa di Irak utara di bawah bendera pertempuran melawan kelompok Islamic State yang diklaim dikalahkan di negara itu akhir tahun lalu.

Baghdad telah berulang kali meminta Ankara untuk menarik pasukannya tetapi Turki mengatakan mereka akan tetap tinggal selama ancaman PKK berlanjut.

Pekan lalu, Irak mengumumkan rencana untuk mengerahkan pasukan di sepanjang perbatasan dengan Turki dalam upaya untuk mempertahankan perbatasan terhadap setiap "pelanggaran" wilayah dan wilayah udara.

Keputusan itu dibuat selama pertemuan Dewan Menteri Irak untuk Keamanan Nasional yang diketuai oleh Perdana Menteri Haider al-Abadi. Pertemuan itu juga menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk "mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendokumentasikan pelanggaran Turki terhadap wilayah udara Irak ke PBB." (st/ptv)