Pakar PBB: Puluhan Ribu Warga Sipil Tewas di Yaman

JENEWA (voa-islam.com) - Jumlah sebenarnya warga sipil yang terbunuh dalam perang saudara di Yaman dapat melampaui perkiraan sebelumnya dengan tingkat yang cukup besar, menurut seorang pakar PBB.

"Hitungan sebenarnya adalah puluhan ribu warga sipil yang tewas secara langsung dalam konflik," kata Melissa Parke, anggota Kelompok Ahli Internasional dan Regional Terkemuka di Yaman yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB, berbicara pada laporan terbaru kelompok itu tentang Yaman yang diterbitkan Selasa kemarin.

Dia menambahkan: "24,1 juta Yaman - yaitu, 80% populasi Yaman - membutuhkan bantuan kemanusiaan hanya untuk bertahan hidup."

Dia mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa jumlah korban sipil resmi dari konflik sangat rendah, sekitar 10.000.

Parke, seorang politisi Australia, mengatakan negara-negara yang memasok senjata ke pihak-pihak yang berkonflik seharusnya tidak melakukannya.

Dia tidak menyebut nama, tetapi AS, Inggris, dan Prancis adalah negara-negara terkemuka yang menjual senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

"Mereka harus melarang otorisasi pemindahan senjata dan tidak memasok senjata sendiri ke pihak-pihak dalam konflik," kata Parke.

Dia mengatakan ada dugaan pelanggaran HAM internasional dan hukum humaniter yang dilakukan oleh semua pihak dalam konflik di Yaman.

"Terutama terkait dengan selatan, pasukan yang didukung UEA mengendalikan fasilitas penahanan termasuk fasilitas penahanan rahasia," tambahnya.

Parke mengatakan Houthis di Sanaa, kota terbesar Yaman, juga memiliki fasilitas penahanan rahasia.

Dia mengatakan dalam beberapa kasus tahanan di fasilitas ini disiksa dan dilecehkan secara seksual.

"Kami telah mendokumentasikan kasus-kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh pasukan yang didukung UEA," Parke menambahkan.

Laporan para ahli merinci sejumlah kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam konflik selama lima tahun terakhir.

Para ahli menemukan bahwa pemerintah Yaman dan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, serta Houthi dan komite rakyat yang berafiliasi telah menikmati kurangnya akuntabilitas yang meluas untuk pelanggaran hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional.[anadolu/fq/voa-islam.com]