Ulama dan Pemimpin Muslim Filipina Kecam Rencana Militer Untuk Mengawasi Madrasah

MINDANAO, FILIPINA (voa-islam.com) - Organisasi agama Islam terbesar di Filipina dan para pemimpin komunitas Muslim lainnya pada hari Senin (19/10/2020) mengecam pernyataan panglima militer yang mengatakan pekan lalu bahwa angkatan bersenjata akan memantau sekolah-sekolah Islam karena laporan intelijen bahwa mereka digunakan untuk merekrut pejuang baru.

Ebrahim Ismael, anggota dewan Konferensi Ulama Nasional Filipina, sebuah organisasi yang mewakili cendekiawan Islam, mengatakan pengungkapan itu akan memperumit hubungan yang sudah renggang antara warga sipil Muslim dan sektor keamanan.

“Salah jika mengatakan bahwa madrasah digunakan untuk perekrutan kelompok teror. Saya adalah produk madrasah dan ekstremisme tidak diajarkan kepada kami, ”katanya kepada Benar News. "Mungkin para militan menjalankan sekolah Islam mereka sendiri, tetapi secara umum sekolah Islam tidak digunakan untuk perekrutan."

Pekan lalu, Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Gilbert Gapay mengatakan kepada wartawan bahwa sektor keamanan akan memantau sekolah-sekolah Islam untuk mencegah kemungkinan infiltrasi militan yang terkait dengan kelompok ekstremis yang dikenal sebagai Islam State (IS). Departemen Pendidikan mendaftar 500 madrasah di seluruh negeri, tetapi banyak madrasah lainnya tidak terdaftar, menurut pejabat.

Propagandis IS yang paham internet telah memikat anak-anak melalui media sosial, kata Gapay.

“Kami sekarang memperkuat dan meningkatkan program kami sejauh pencegahan ketika menghadapi kekerasan ekstremisme. Kami sekarang sedang berkoordinasi dengan Departemen Pendidikan, melihat ke berbagai sekolah, khususnya di Sulu dan bagian lain Mindanao, ”kata Gapay, mengacu pada sebagian besar Muslim di Filipina selatan.

Sebagai tanggapan, Uztadz Hakimi Dimakuta, seorang pemimpin agama Muslim di provinsi Lanao del Sur di selatan, menekankan bahwa radikalisme tidak diajarkan di sekolah-sekolah Islam. Dia berkata bahwa "100 persen, (madrasah) tidak menyebarkan bom jibaku dan bentuk terorisme lainnya."

“Saya belajar bagaimana menjadi warga negara yang baik dan bagaimana berurusan dengan sesama umat Kristiani,” katanya, seraya menambahkan bahwa dia telah belajar di sebuah madrasah pada tahun-tahun awalnya.

Sementara itu, Mujiv Hataman, anggota kongres Muslim, menantang Gapay untuk mengajukan tuntutan jika dia bisa membuktikan klaim bahwa sekolah berfungsi sebagai saluran bagi militan untuk merekrut siswa.

“Saya tidak pernah mendengar, bahkan tidak sekali pun, ajaran apapun tentang terorisme. Bahkan, kami diajari untuk tidak melakukan hal buruk dan tidak menyakiti orang lain, ”kata Hataman, yang berasal dari Pulau Basilan selatan.

Basilan adalah tempat kelompok pejuang Abu Sayyaf berdiri lebih dari dua dekade lalu.

“Militer seharusnya tidak membuat pernyataan umum yang mengaitkan madrasah dengan teroris tanpa menunjukkan bukti keberadaannya yang tak terbantahkan. Ini berbahaya dan tidak adil, dan itu tidak memiliki tujuan yang nyata selain secara tidak adil menempatkan sekolah kita dalam situasi yang sangat membahayakan, ”kata Hataman.

Gapay mengungkapkan rencana tersebut selama forum online dengan jurnalis pada 13 Oktober, hanya beberapa hari setelah penangkapan Rezky Fantasya Rullie, seorang wanita Indonesia yang diyakini masih remaja dan diduga merencanakan serangan bom jibaku diri di Jolo. Pulau di provinsi Sulu.

Pihak berwenang mengatakan orang tuanya, Rullie Rian Zeke dan Ulfah Handayani Saleh, melakukan pemboman jibaku kembar di gereja Our Lady of Mount Carmel di Jolo yang menewaskan 21 orang dan diri mereka sendiri pada Januari 2019. Operasi intelijen militer mengatakan mereka yakin Rullie memiliki dua saudara kandung - seorang anak laki-laki, usia 10, dan seorang wanita, usia 20 - yang dilatih sebagai pelaku bom jibaku.

Pengungkapan Gapay datang beberapa bulan setelah kepala polisi Manila meminta maaf setelah rencana untuk mengumpulkan nama-nama siswa di daerah ibu kota diumumkan.

Pada bulan Maret, Brigjen Polisi Distrik Manila Jenderal Bernabe Balba meminta maaf kepada para pemimpin Muslim Filipina setelah departemennya dikritik karena rencananya mengumpulkan nama-nama sekolah menengah dan mahasiswa di wilayah ibu kota.

Publik mengetahui rencana tersebut melalui sebuah memo yang bocor pada bulan Januari. Itu dibatalkan di tengah kritik bahwa polisi di ibu kota negara yang mayoritas beragama Katolik itu memilih siswa minoritas Muslim. (BN)