Laporan PBB: Blackwater Berusaha Untuk Gulingkan Pemerintahan Libya

AMERIKA SERIKAT (voa-islam.com) - Erik Prince, pendiri firma tentara bayaran Blackwater, melanggar embargo senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa di Libya, sebuah laporan rahasia PBB yang dikirimkan ke Dewan Keamanan PBB telah terungkap di media AS.

Menurut laporan itu, perusahaan keamanan swasta terkenal itu mencoba dua kali untuk menggulingkan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang didukung PBB pada 2019.

Laporan tersebut menyatakan bahwa Prince mengirim tentara bayaran asing dan senjata untuk mendukung panglima pemberontak Libya Khalifa Haftar melawan pemerintah yang berbasis di Tripoli.

Operasi senilai $ 80 juta termasuk rencana untuk membentuk regu pembunuh untuk melacak dan membunuh komandan Libya yang menentang Haftar, termasuk beberapa yang juga warga negara Uni Eropa, kata New York Times.

Desember lalu, Presiden AS Donald Trump mengeluarkan keputusan untuk memberikan grasi kepada empat tentara bayaran AS yang bekerja untuk Blackwater dan dihukum karena membantai warga sipil Irak tak bersenjata pada tahun 2007, sebuah tindakan yang dikutuk oleh Irak.

Prince, mantan Navy SEAL, juga merupakan saudara laki-laki Betsy DeVos, yang menjabat sebagai menteri pendidikan di bawah Trump.

Tuduhan tersebut membuat Prince terkena sanksi PBB, termasuk larangan bepergian, kata Times.

Prince tidak bekerja sama dengan penyelidikan PBB dan pengacaranya menolak berkomentar kepada New York Times, tambahnya.

Libya dilanda kekacauan sejak penggulingan diktator penguasa Muammar Khadafi pada 2011.

Pada 5 Februari, kelompok politik saingan Libya setuju selama pembicaraan yang dimediasi PBB di Jenewa untuk membentuk otoritas sementara yang akan memimpin negara itu ke pemilihan pada bulan Desember tahun ini. (AA)