Anggota Keluarga Pejuang Taliban Diusir Dari Lembah Swat

Peshawar (Voa-Islam.com) - Hanya karena mereka merupakan keluarga dari orang-orang yang di duga sebagai pejuang Islam Taliban, dewan lokal mengusir keluarga-keluarga tersebut dari lembah Swat Pakistan. Dengan alasan keamanan pihak militer pakistan kemudian mengumpulkan mereka di sebuah kamp yang di jaga oleh puluhan polisi dan tentara. Meskipun terlihat aman, namun mereka tidak dapat keluar masuk kamp tempat tinggal mereka tanpa izin dari pihak keamanan, sehingga ini bisa menimbulkan kecurigaan bahwa mereka di usir dan dikumpulkan di satu kamp yang di jaga militer agar mereka bisa terus-menerus diawasi.

Sekitar 130 orang keluarga dari orang-orang yang diduga pejuang Taliban telah diusir dari lembah Swat Pakistan dan sekarang tinggal di sebuah kamp yang dijaga oleh militer, kata para pejabat dan saksi mengatakan.

Pihak militer yang memerangi Taliban dari distrik barat laut Pakistan tahun lalu dan yang saat ini bertanggung jawab untuk keamanan di wilayah tersebut mengatakan para keluarga itu di usir oleh dewan lokal atau jirga karena keluarga mereka (pejuang Taliban) menolak untuk menyerah.

"Ada sekitar 25 keluarga dan 130 individu," kata Kolonel Akhtar Abbas, seorang juru bicara militer di Swat, kepada AFP melalui telepon.

"Jirga mengusir orang-orang ini karena ada ketakutan bahwa mereka masih memberikan dukungan kepada pejuang Taliban dan pembunuhan yang di targetkan dimulai di daerah tersebut," kata juru bicara itu.

..Keluarga-keluarga tersebut diusir keluar setelah tenggat waktu 20 Mei bagi para pejuang Taliban untuk menyerah berakhir..

Keluarga-keluarga tersebut diusir keluar setelah tenggat waktu 20 Mei bagi para pejuang Taliban untuk menyerah berakhir dan militer mengumpulkan mereka ke kamp dengan alasan "atas dasar kemanusiaan", kata Abbas.

Beberapa pembunuhan baru-baru ini telah mencapai target anggota komite perdamaian lokal dan para tetua masyarakat di daerah Kabal Swat utara, yang dianggap sebagai basis Taliban sebelum serangan tentara.

Para pria, wanita dan anak-anak tinggal di tenda-tenda di sebuah kamp pengungsi Afghanistan di Palai mantan, daerah tandus dan pegunungan di wilayah Malakand, sekitar 130 kilometer (80 mil) utara Peshawar, kata saksi.

Salah satu wartawan lokal yang mengunjungi wilayah itu mengatakan mustahil untuk memasuki atau meninggalkan kamp tanpa izin dari militer dan bahwa tempat itu dijaga ketat oleh puluhan polisi dan tentara.

Pihak militer mengatakan kepada AFP pada Selasa bahwa tidak akan mungkin untuk mengunjungi kamp setidaknya selama beberapa hari.

Petugas koordinasi distrik lokal Marwat Javed mengatakan keluarga-keluarga tersebut sedang disimpan di "tahanan perlindungan" untuk keamanan mereka sendiri karena mungkin operasi militer akan segera terjadi di Kabal.

"Ada ketakutan bahwa keluarga-keluarga tersebut memberikan informasi atau mendukung pejuang Taliban. Itulah sebabnya mereka telah dipindah di sini dan dimasukkan ke dalam kamp, "kata Marwat kepada AFP.

..Kami menentang hukum tanggung jawab kolektif. Jika seseorang menjadi pejuang militan, keluarganya tidak seharusnya dihukum..

Ketika ditanya apakah "penahanan" terhadap orang terlantar adalah sah, Marwat menjawab: "Situasinya sangat tegang dan orang-orang marah. Ada ketakutan bahwa orang-orang ini akan memberikan informasi dan dukungan kepada para pejuang Taliban".

Ketika dihubungi oleh AFP, kementerian informasi dari provinsi barat laut Pakistan Khyber Pakhtunkhwa (KP) provinsi, Mian Iftikhar Hussain menolak memberikan komentar.

Namun Komisi Hak Asasi Manusia independen Pakistan (HRCP) yang mengkritk pengusiran mengatakan hal itu pelanggaran hukum karena mengusir keluarga militan dan meminta pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap dewan suku.

"Ini melanggar hukum. Seseorang yang berdomisili di suatu daerah tidak dapat dikeluarkan, "kata Kamran Arif, wakil presiden HRCP provinsi KP.

"Kami menentang hukum tanggung jawab kolektif. Jika seseorang menjadi pejuang militan, keluarganya tidak seharusnya dihukum, "kata Arif kepada AFP.

"Lashkar (milisi lokal) atau dewan kesukuan tidak memiliki wewenang untuk mengusir atau menghukum siapa saja dan pemerintah harus mengambil tindakan terhadap itu," tambahnya . - AFP