Jerman Bantah Rencana Larang Kelompok Militan Syi'ah Hizbulata Libanon

BERLIN, JERMAN (voa-islam.com) - Jerman telah membantah laporan media bahwa mereka bermaksud untuk memberlakukan larangan penuh terhadap gerakan militan Syi'ah bersenjata Libanon Hizbulata secara keseluruhan.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Steve Alter mengumumkan di Twitter Jum'at (29/11/2019) bahwa "dugaan keputusan pemerintah tentang larangan Hezbollah (baca; Hizbulata)" tidak dapat dikonfirmasi, membantah laporan oleh mingguan berita terkemuka Jerman Der Spiegel.

Pada hari Kamis, Der Spiegel mengklaim telah "belajar dari kalangan pemerintah" bahwa Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehakiman telah mencapai kesepakatan pada minggu sebelumnya untuk menunjuk sayap politik Hizbulata sebagai organisasi teroris yang sejalan dengan posisi resmi Amerika Serikat, Israel dan Liga Arab.

Sejauh ini, sebagian besar negara anggota UE telah menahan diri untuk tidak menyebut sayap politik gerakan milisi bersenjata Libanon itu sebagai "organisasi teroris".

Awal tahun ini, pemerintah Inggris memutuskan hubungan dengan seluruh Eropa untuk menunjuk seluruh organisasi Hizbulata sebagai entitas teroris.

Menteri Dalam Negeri Inggris Sajid Javid mengatakan pada saat itu bahwa pemerintah Inggris tidak lagi dapat mempertahankan perbedaan antara kegiatan politik dan militer Syi'ah Hizbulata dan dengan demikian akan memasukkan unit politik kelompok itu dalam daftar hitamnya.

Sayap politik Hizbulata adalah partai politik yang dipilih lewat pemilu dengan perwakilan di parlemen Lebanon.

Pada Mei 2018, gerakan Hizbulata dan sekutu politiknya memperoleh lebih dari setengah kursi di pemilihan parlemen negara itu.

Israel bereaksi terhadap hasilnya dengan rasa permusuhan yang khas, dengan menteri pendidikan rezim saat itu Naftali Bennett mengatakan bahwa keuntungan Hizbulata menunjukkan bahwa negara Libanon tidak dapat dibedakan dari kelompok tersebut dan bahwa Tel Aviv tidak boleh membedakan mereka dalam perang masa depan.

Libanon telah dilanda ketidakpastian politik setelah protes nasional terhadap salah urus ekonomi dan korupsi yang telah menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Saad Hariri. (ptv)