Anggota parlemen di negara bagian Australia yang paling padat penduduknya memilih menentang pelarangan burqa pada hari Kamis kemarin (20/5), dengan menuduh salah satu anggota parlemen Kristen berusaha menerapkan UU yang memberikan stigma negatif terhadap umat Islam.

Fred Nile, dari kelompok sayap kanan partai Kristen Demokrat, mendesak parlemen New South Wales untuk memilih mendukung pelarangan cadar/burqa atas alasan keamanan dan untuk memberikan kebebasan bagi perempuan dari dominasi laki-laki.

Namun usulan UU nya tersebut dibatalkan di majelis tinggi negara dengan mayoritas anggota parlemen khususnya dari partai Buruh kiri-tengah dan partai Hijau yang lebih radikal mengutuk RUU itu yang mereka sebut sebagai tindakan rasis.

"Tidak ada urgensinya dalam menyebarkan ketakutan dan kebencian lebih lanjut dalam komunitas kami," kata anggota partai buruh yang beragama Islam Shaoquett Moselmane.

Nile sebenarnya bermaksud ingin memberikan stigma negatif terhadap seluruh komunitas umat Islam," tambah anggota parlemen dari partai Hijau John Kaye.

Persoalan pelarangan cadar telah memicu perdebatan panas di publik awal bulan ini dengan adanya seruan dari senator konservatif nasional Cory Bernardi yang meminta adanya larangan terhadap burqa/cadar, yang ia klaim sering disalah gunakan oleh para penjahat untuk melakukan penyamaran.

Komentar Bernardi ini terkait dengan sebuah kasus perampokan bersenjata di Sydney, di mana sang perampok menggunakan cadar/burqa.

Namun Perdana Menteri Kevin Rudd dan rekan oposisinya Tony Abbott menyatakan bahwa larangan seperti itu bukan kebijakan yang tepat saat ini.

Umat Islam membentuk sekitar 1,7 persen penduduk Australia dari total 22 juta penduduk Kristen, dan ketegangan agama telah berlangsung panas dalam beberapa tahun terakhir.

Sentimen anti-Muslim berkobar di selatan Sydney Cronulla Beach pada bulan Desember 2005 ketika massa kulit putih Australia menyerang warga keturunan Libanon.(fq/aby)