Pemerintah Aljazair berjanji untuk mengakhiri kondisi 19 tahun dalam keadaan darurat negara itu dan berjanji untuk memberikan kebebasan yang lebih terhadap politik pada hari Kamis kemarin (3/2), sebuah konsesi yang dirancang untuk mencegah gelombang pemberontakan yang menyapu dunia Arab.

Pengumuman oleh negara pengekspor energi ini menyusul adanya tekanan dari kelompok oposisi pemerintah, sebagian besar dari mereka terinspirasi oleh kerusuhan di Mesir dan Tunisia, yang menuntut kekuasaan darurat dihapuskan dan merencanakan unjuk rasa di ibukota Aljir pada 12 Februari mendatang.

Pemerintah Aljazair telah menyatakan bahwa diperlukan adanya kekuatan ekstra di bawah kondisi darurat untuk memerangi militan Islam yang terkait dengan al Qaidah, tetapi pemberontakan itu telah mereda, memicu perdebatan publik tentang apakah kondisi darurat keamanan itu masih dibenarkan.

Pencabutan keadaan darurat akan terjadi "dalam waktu dekat," media resmi mengutip pernyataan Presiden Abdelaziz Bouteflika yang mengatakan dalam pertemuan dengan para menteri senior.

"Ini jelas merupakan jawaban atas kejadian di Tunisia dan Mesir dan upaya oleh otoritas Aljazair untuk mencegah terjadinya revolusi rakyat," kata Benjamin Stora, seorang sejarawan Perancis terkemuka di Aljazair.

Presiden Bouteflika mengatakan pemerintah harus mengadopsi langkah-langkah baru untuk mempromosikan penciptaan lapangan kerja, menanggulangi masalah pengangguran yang sangat akut di kalangan anak muda Aljazair dan membantu mencegah munculnya pemberontakan seperti di negara tetangga mereka Tunisia.

Presiden Aljazair itu juga menginstruksikan bahwa televisi nasional dan stasiun radio - yang dikuasai oleh negara yang dulunya menyiarkan hampir tidak ada suara dari perbedaan pendapat - akan memberikan ruangan untuk semua partai politik.

"Ini merupakan langkah ke arah yang benar," kata analis politik Aljazair Mohamed Lagab dari perubahan yang diusulkan. "Ini menunjukkan bahwa Bouteflika telah memahami betapa rapuhnya situasi saat ini."

Namun, Bouteflika membuat jelas bahwa akan ada batas bagi kebebasan politik baru. Pembatasan terhadap demonstrasi di ibu kota akan tetap berlaku bahkan setelah pencabutan keadaan darurat, katanya.(fq/reu)